_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Banda Aceh, gatra.net - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Aceh meminta kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi setempat, agar lebih fokus dalam pembenahan infrastruktur sektor pariwisata.
Hal itu disampaikan Ketua Kadin Aceh, Makmur Budiman, terkait dengan minimnya dukungan dinas pariwisata di daerah dalam pembangunan sektor pariwisata di provinsi paling ujung pulau Sumatera tersebut.
Ia juga menegaskan, sektor pariwisata memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian daerah. Namun, potensi pariwisata yang ada di hampir disetiap kabupaten dan kota di Aceh itu belum didukung oleh infrastruktur yang memadai.
Potensi pariwisata di Aceh, kata dia, selama ini masih digarap dengan cara-cara konvensional. Salah satu faktor penyebabnya dikarenakan daya dukung pariwisata, berupa infrastruktur jalan, bangunan, dan lainnya yang belum menjadi fokus pemerintah daerah dalam membenahinya,jelasnya.
"Kontribusi sektor kepariwisataan di provinsi ini, sangat besar dalam menyumbang pendapatan daerah. Nah, dengan langkah pembenahan, maka hal tersebut dapat lebih ditingkatkan," ungkap Makmur yang juga merupakan Ketua umum Ikatan Sarjana Ekonomi (ISEI) Banda Aceh tersebut.
Menurut dia, sektor kepariwisataan harus menjadi prioritas utama, sebagai upaya pemerintah daerah menjadikannya solusi pengentasan kemiskinan. Sebab, peredaran uang ril disektor ini sangat besar, dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.
Upaya pembenahan infrastruktur pariwisata, dan menjadikan sektor ini sebagai industri, adalah semangat nawacita Bapak Presiden Joko Widodo, dan ini juga sejalan dengan arahan Bapak Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.
Untuk itu, Kadin Aceh mengharapkan kedepan akan lahir ratusan desa wisata di Aceh, yang menjadi magnit baru dalam menggerakan ekonomi di daerah. "Jika ini terjadi, akan melahirkan ribuan kesempatan kerja,"ujarnya.
Dengan begitu, tambah Makmur, pengembangan pariwisata juga menjadi alternatif pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, Bupati dan Wali Kota mesti membuka akses seluasnya, terutama infrastruktur jalan, untuk memudahkan masyarakat dan juga wisatawan untuk menikmati beragam potensi wisata yang tersedia,pinta dia.
Dalam pembenahan akses jalan tersebut, jelas dia, Pemkab dapat berkomunikasi dengan pemerintah Aceh dalam hal pembiayaan pembangunan, dengan memperhatikan kewenangan masing-masing.
"Untuk daya dukung pariwisata, seperti pengembangan sarana dan prasarana, pemerintah kabupaten dan kota, dapat bekerjasama dengan pengusaha lokal yang tergabung dalam Kadin Aceh. Kadin Aceh siap menjadi mitra pemda dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata," pungkas Makmur.(T Dedi)
