Yogyakarta, gatra.net - Pemimpin negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS Abu Bakr Al-Baghdadi disebut pemerintah Amerika Serikat telah tewas dalam serangan militer. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi hal ini.

"Ya Innalillahi wainnailaihi rojiun saja. Ya namanya orang meninggal mau diapakan," kata Mahfud kepada gatra.net, Senin (28/10), di kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yang jelas, Mahfud menegaskan, Kabinet Indonesia Maju fokus pada program deradikalisasi. “Ini sesuai dengan pesan khusus yang disampaikan Presiden Joko Widodo di mana semua kementerian diminta membuat dan memperbanyak program yang fokus pada deradikalisasi,” ujarnya.

Menurut Mahfud, program ini digalakkan karena saat ini banyak pengikut paham atau gerakan radikal ditengarai bersembunyi di masyarakat. Dari kacamata pemerintah, gerakan atau paham radikal ingin menawarkan alternatif selain ideologi kebangsaan kita dengan cara yang keras. Radikalisme ini, menurut Mahfud, harus dilawan secara bertahap.

Sepaham dengan pemerintah, Mahfud menyatakan dirinya tidak pernah menyebut atau menghubung-hubungkan radikalisme dengan Islam. Sebab radikalisme bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa melihat latar belakang agama.

“Kami menyebutnya kelompok radikal. Bisa jadi dia beragama Islam dan bisa jadi tidak. Jangan dibelok-belokkan,” katanya.

Mahfud membenarkan bahwa paham radikal lebih banyak dihubungkan dengan Islam karena kebanyakan pelaku tindakan radikal yang ditangkap beragama Islam. Namun, kata dia, banyak pula pelaku radikalisme yang ditangkap tak beragama Islam.

Mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk membatalkan UU KPK hasil revisi, Mahfud berkata semua usulan soal Perppu sudah masuk ke pemerintah. “Kami masih ada waktu dan terus akan membahasnya,” kata dia sambil menuju mobil.