Jakarta, gatra.net - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim menilai, penambahan investasi di bawah Kementerian Maritim dan Investasi menandakan adanya fokus investasi terhadap sektor maritim, termasuk kelautan dan perikanan.

"Sepertinya begitu arahnya, terutama di kementerian teknis yang berada di bawah Kemenko Kemaritiman," kata Abdul Halim ketika dihubungi gatra.net, di Jakarta, Rabu (23/10).

Halim melihat penggabungan ini menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo fokus pada upaya peningkatan investasi di sektor sumber daya alam, mulai dari kelautan dan Perikanan, ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), dan Kehutanan.

"Problemnya kemudian, seberapa jauh investasi ini diartikan sebagai partisipasi rakyat di dalam pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran bersama," ujarnya.

Abdul Halim memandang investasi hanya diartikan sebatas masuknya aliran modal asing ke dalam negeri dengan mengalahkan kepentingan rakyat.

"Jika persepsi ini yang dikedepankan oleh Presiden, maka angka konflik berkenaan dengan sumber daya alam dan keagrarian bakal melonjak drastis," ungkapnya.

Berdasarkan catatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, investasi di bidang Kelautan dan Perikanan naik dari Rp 3,58 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 4,89 triliun pada tahun 2019. 
Adapun nilai investasi Januari-Juni 2019 sebesar Rp 3,19 triliun.