Jakarta, gatra.net - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Aviliani menyetujui rencana perubahan nomenklatur Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang akan digabung dengan kementerian lainnya dalam kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua mendatang.

"Menteri Luar Negeri plus Perdagangan Internasional itu benar. Kenapa? Karena tugas diplomasi tidak hanya seperti dulu politik luar negeri. Sekarang sangat dibutuhkan G to G, government to government (antara pemerintah). Kenapa? Dengan sekarang di era proteksionisme yang dilakuakan oleh Amerika, diikuti oleh semua negara," jelasnya dalam.acara diakusi di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Nasional Demokrat, Jakarta, Selasa (22/10).

Aviliani mencontohkan Pakistan berencana mengenakan bea masuk terhadap sawit. Hal ini tentunya akan menghambat daya saing minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia. "Maka diplomasi internasional menjadi kunci ke depan, tidak bisa lagi B to B (Business to Business/antar-bisnis)," tuturnya.

Kemudian, dia juga mendukung rencana peleburan Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) seperti yang pernah beberapa kali terjadi sebelumnya.

"Kalau dipisah, tidak akan tercapai industri berbasias manufaktur. Selama ini, bertentangan di antara keduanya. Kalau ini disatukan, perdagangan bertugas jualan, sementara perindustrian membangun industri hulu dan hilir. Penggabungan kedua kementerian tersebut akan meningkatkan daya saing sektor manufaktur nasional," ucapnya optimis.