Jakarta, gatra.net - Pengamat Politik, Pangi Syarwi Chaniago menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua berpotensi mengukuhkan oligarki politik. Indikatornya, kata Pangi, dapat dilihat dari komposisi partai pendukung pemerintah.

"Oligarki ini akan berpotensi besar muncul, bayang-bayangnya sudah terlihatlah. Ini akan berdampak bahaya pada kelangsungan politik bangsa dan negara," kata Pangi saat ditemui di kawasan Matraman, Jakarta Utara, Jumat (18/10).

Menurut Pangi, oligarki politik sangat berbahaya bagi keberlangsungan bernegara di Indonesia. Dalam oligarki, kekuasaan yang absolut dapat mengikis demokrasi secara perlahan.

"Negatif itu, amat bahaya. Bisa-bisa itu kalau nanti terjadi huru-hara atau chaos. Ini karena parlemen sendiri pelan-pelan dimatikan. Dia [parlemen] akhirnya hanya menjadi stempel pemerintah," jelasnya.

Baca juga: Nasdem Bantah SP-PS Bahas Koalisi, Susunan Kabinet Rampung

Selain itu, pengajar di UIN Syarif Hidayatullah ini berpendapat, oligarki politik menciptakan satu garis komando dalam pemerintahan, baik di parlemen maupun pemerintah. Fungsi parlemen perlahan terkikis dengan adanya kekuasaan yang mendominasi.

"Ya sekarang sudah gitu, DPR tidak mewakili rakyat. Minimal selama ini kan pimpinan yang menyampaikan aspirasi rakyat. Sekarang sudah tidak bisa karena oligarki, dia garis komando. Kalau ketua umum beri perintah, yang lain diam," jelasnya.

Untuk mengantisipasi hal itu, Pangi menyarankan sebaiknya Jokowi dan partai koalisi tegas menolak partai bukan pengusungnya untuk masuk kabinet. Komposisi antara kubu pemerintah dan oposisi menurutnya harus seimbang.

"Tapi lihat nantilah. Semua akan tampak setelah pengumuman kabinet. Intinya tidak mungkin partai yang tidak dapat (posisi) menteri saya yakin masih bertahan. Akan ada oposisi baru mungkin," pungkasnya.