Medan, gatra.net – Minimnya serapan anggaran oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) hingga jelang akhir tahun anggaran 2019 dinilai sebagai bentuk kegamangan pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan. 

Untuk itu, Fraksi PDIP Sumut berharap agar gubernur Sumut, Edy Rahmayadi lebih fokus dalam bekerja. Serta berharap pemerintah disisa waktu tahun anggaran saat ini bisa memaksimalkan serapan anggaran yang ditujukan kepada pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Pembebasan Lahan Jalan Tol Pematang Siantar-Parapat Diharapkan Segera Selesai

“Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut  menjelang akhir tahun anggaran yang masih minim. Ini merupakan bentuk kegamangan pemerintah dalam proses kelanjutan pembangunan di Sumut,” terang ketua Fraksi PDIP Sumut, Mangapul Purba, Rabu (16/10).

Mangapul mengatakan bahwa gubernur selayaknya telah memiliki fokus pembangunan. Dari sektor mana mulainya dan disektor mana pula puncak keberhasilannya. Karena jika serapan anggaran yang masih minim menjalang akhir tahun anggaran, maka gubernur belum mampu merumuskan fokus kerja pembangunannya. 

Baca Juga: Sebelum Kena OTT, Eldin Hadiri Syukuran Komisioner KPK

Selain itu, menurut Mangapul, gubernur segera mengevaluasi seluruh pajabat yang masih belum mampu menyerap anggaran secara maksimal. Pejabat-pejabat yang tak mampu menyerap anggaran segera di berhentikan.

“Bila tidak segera dilakukan langkah cepat untuk mengevaluasi seluruh pejabat maka kami menyakini serapan anggaran tahun ini tidak tercapai secara maksimal. Tujuannya meningkatkan sinergitas penyelenggara pemerintahan guna mempercepat jalannya roda pemerintahan,” katanya.

Baca Juga: Sebanyak 147 Atlet Petanque Bersaing di Kejurda Piala Gubsu

Sekedar untuk diketahui, serapan APBD Pemprov Sumut masih sangat minim memasuki triwulan IV/2019 ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari Aplikasi Sumut Smart Province, hingga Senin (14/10) siang, realisasi serapan anggaran Pemprov Sumut baru berkisar Rp8,4 triliun atau 54,43% dari total APBD Rp15,5 T.

Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) fisik dan teknis misalnya, paling dominan terlihat serapan anggarannya rendah. Contohnya Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) baru 34,5% atau terealisasi Rp155,2 M dari total belanja Rp448,7 M. 

Reporter: Baringin Lumban Gaol