Jakarta, gatra.net- Pemerintah perlu melakukan pembenahan kurikulum sebagai rencana jangka panjang, guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), setelah penerapan vokasi untuk jangka pendek.

"Jangka pendek itu ada training upskill dan segala macam. Nah, training itu kan bisa dilakukan melalui asosiasi dan sebagainya. Tapi untuk jangka panjang, kita harus ubah kurikulum untuk kembali lagi ke basic," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Johnny Dermawan usai Focus Group Discussion (FGD), di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (10/10).

Johnny menjelaskan ada perbedaan kurikulum Indonesia dengan negara maju lainnya, seperti jumlah mata pelajaran yang terlalu banyak, tidak terfokus, dan sistem kejuruannya.

"Jadi, kalau di luar negeri itu sekolah hanya sembilan tahun. Setelahnya, bebas untuk memilih kejuruan yang ada guna menyiapkan mereka untuk berkerja," ucapnya. 

Johnny menegaskan diperlukannya juga peranan pelaku usaha dan akademisi. Agar resiko ketidakcocokan antara kebutuhan dari pelaku usaha dengan tenaga kerja dapat dicegah. 

"Jadi, sebenarnya bukan soal apa- apa, tapi soal matchnya. Jadi, memang diperlukan asosasi pelaku usaha untuk menentukan keperluan tenaga kerjanya," jelasnya. 

Sedangkan untuk akademisi, lanjut Johnny diperlukan adaptasi karena kebutuhan tenaga kerja setiap tahun akan berbeda.

"Jadi, bagaimana akademis ini bisa memformasikan kemana arahnya (kebutuhan industri)," katanya.