Jakarta, gatra.net – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sanny Iskandar mengatakan, terkait dengan gagasan pemindahan ibu kota, masih diperlukan tindak lanjut kepastian dalam realisasi pemindahan tersebut.

Menurutnya, jika dilihat dari sisi pelaku usaha, kepastian itu diperlukan untuk memastikan langkah yang akan dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia. Selain itu, Sanny mengatakan, tarik ulur pemindahan ibu kota dianggap akan berpengaruh terhadap respon dari pengusaha.

"Kalau tidak direspon nanti ketinggalan. Kami pengembang memang enggak bisa lihat tanah menganggur. Tapi masih banyak pertanyaan, seperti masalah hukum dan konstitusional," ujarnya di Menara Batavia, Jakarta, Rabu (9/10).

Respon kepastian tersebut, merupakan concern yang saat ini dihadapi oleh pengusaha. Pasalnya, ia beranggapan selama ini masih merasa sulit untuk melakukan sinkronisasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L).

Ia mencontohkan seperti pada Bandara Kertajati, Majalengka Jawa Barat. Menurutnya, saat pembangunan Bandara Kertajati selesai, pemerintah masih belum juga menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi untuk kepentingan pengguna di Bandara Kertajati. Sehingga hal tersebut dianggap dapat menjadi penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi di Majalengka.

"Kita sering kali sinkronisasi dengan K/L itu bermasalah. Jadi respon ini yang menjadi concern kita. Jangan sampai tidak kesampaian malah menjadikan hal yang tidak baik. Kami lebih baik memilih sesuatu yang mahal daripada sesuatu yang tidak pasti," jelasnya.

Namun, Sanny menilai, pemindahan ibu kota Indonesia akan mendapat apresiasi positif dari pengusaha, karena bertujuan sebagai pemerataan ekonomi. Apalagi, pemindahan ibu kota tersebut dipilih di luar Pulau Jawa. Sehingga menghindari anggapan Jawasentris.

Selain itu, dilihat dari segi sosial, politik, dan budaya, juga dinilai positif. Sanny menilai orientasi Jawasentris akan berubah menjadi Nusantarasentris.

"Hal ini semakin lebih memberikan jaminan NKRI itu betul terwujud bukan hanya di Jawa. Kami dari pelaku usaha juga sering terkena dampak kegaduhan politik di Jakarta. Jadi kalau ada aksi massa, kita sangat terganggu. Harapannya kalau pusat pemerintahan dan bisnis berbeda, diharapkan bisa mengurangi gangguan tersebut," tambahnya.