Jakarta, gatra.net -Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong mengatakan, meski pemerintah telah menggenjot pembangunan infrastruktur, kenyataanya Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara tetangga.

Menurutnya, Indonesia masih mengalami defisit infrastruktur. Meski Pemerintah mulai mengatasi kondisi itu melalui percepatan pembangunan, tetapi negara tetangga juga terus mengebut pembangunan infrastruktur.

"Defisit infrastruktur yang melanda negara masih banyak sekali, walaupun kita sudah mengalami kemajuan seperti perpanjangan tol dan lainnya. Selain itu, kita kerja keras membangun infrastruktur, negara tetangga juga gencar mengembangkan dan membangun infrastruktur," ujarnya di Kantor KPBM, Jakarta, Senin (7/10).

Lembong mencontohkan, high speed train di Thailand, mereka membeli kereta yang berasal dari Tiongkok dan Jepang. Sementara signaling system akan dibeli dari Eropa. Menurutnya, diperlukan keikutsertaan swasta dalam mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Lembong mengatakan, Indonesia tidak bisa terus melamban dalam pembangunan infrastruktur. Selain itu, menurutnya, infrastruktur juga tidak bisa hanya terus dilakukan, tetapi juga perlu dipercepat.

"Kondisi APBN cukup ketat dan berat. Per hari ini outlook untuk APBN 2019, itu kita mungkin kepleset dari target penerimaan pajak hingga Rp200 triliun. Ini tentu tidak terlepas dari ekonomi global yang cenderung melamban. Sebisa mungkin kita harus bergeser dari kebergantungan dari APBN," ujarnya.

Ia berujar, untuk menopang daya saing global, infrastruktur harus terus berjalan bahkan terlepas dari terbatasnya APBN. Menurutnya, perlu ada peran swasta yang harus dipertimbangkan dalam menciptakan terobosan. 

"Kami harap kita bisa mendalami detail terkait kontrak pendanaan, pembagian manfaat, keuntungan. Ini bagian dari perjalanan kita, untuk menyempurnakan konsep KPBU supaya bisa menggeser ketergantungan dari APBN," ujarnya.