Banyumas, gatra.net – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menggandeng menganggarkan dana tambahan penanggulangan krisis air bersih pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019. Ini dilakukan sebagai bagian dari upaya darurat air bersih yang terjadi di wilayah ini.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Banyumas, Ariono Purwanto mengatakan, sebelumnya BPBD menganggarkan sebanyak 1.000 tangki bantuan air bersih. Namun, lantaran kemarau diperkirakan lebih panjang dari biasanya, BPBD kembali mengusulkan sebanyak 1.500 tangki.

Total, hingga awal Oktober ini, sekitar 1.600 tangki air bersih telah dikirimkan ke wilayah yang mengalami air bersih. Namun, jumlah itu bukan hanya berasal dari BPBD. Lembaga lainnya, seperti PMI, organisasi kepegawaian, BUMN, Perbankan hingga komunitas membantu pengadaan. Bantuan air bersih yang berasal dari APBD berkisar 1.300 tangki.

“Di perubahan, tambah 1.500. totalnya 2.500 tangki air bersih. Tapi karena ada dunia usaha membantu, bisa kita efisienkan, dan bisa kita kembalikan ke kas daerah,” katanya di Banyumas, Kamis (3/10).

Ariono mengungkapkan, banyaknya desa-desa yang mengalami air bersih juga membuat BPBD kewalahan memenuhi bantuan permintaan air bersih. Karenanya, BPBD menggandeng berbagai komunitas untuk pengadaan hingga pengiriman air bersih, maupun hanya pengiriman air bersih.

BPBD menyediakan torn untuk membawa air bersih ke desa yang membutuhkan. Torn akan dimanfaatkan komunitas untuk mengirim air bersih ke wilayah yang membutuhkan.

“Kita sempat sampai darurat air bersih. Ini ada beberapa komunitas, seperti komunitas angkutan, mereka minta pinjam torn, kita carikan pinjaman-pinjaman torn, mereka membantu kita,” ucapnya.

Ariono mengemukakan, bantuan yang diberikan oleh komunitas dan berbagai lembaga sangat membantu proses penyaluran maupun pengadaan. Dia pun yakin, melihat antusiasme untuk berbagi air bersih dengan masyarakat itu membuat persediaan bantuan air bersih Banyumas cukup sampai musim hujan yang diprediksi tiba pada November.

“Kalau lebih, maka anggaran bantuan yang berasal dari APBD itu akan dikembalikan lagi ke kas daerah,” ucapnya.