Pekanbaru, gatra.net -- Partai Demokrat Riau mulai membuka pendaftaran calon kepala daerah (cakada) untuk pemilukada serentak tahun 2020.Nantinya, para cakada dapat mengambil formulir pendaftaran dengan mengunjungi kantor DPD Partai Demokrat Riau maupun menyambangi kantor DPC. 

 

Menurut Ketua Partai Demokrat Riau, Asri Auzar, dalam penjaringan cakada pihaknya tidak membatasi golongan yang boleh mendaftar. Partai Demokrat, kata Asri, membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ikut kontestasi. 

 

"Kader memang kita utamakan dalam setiap hajatan politik.  Tapi itu bukan menandakan partai kita tertutup bagi orang luar. Bagi masyarakat yang tertarik untuk ikut, ya silahkan bergabung," sebutnya kepada gatra.net, Selasa (1/10). 

 

Dia menjelaskan, dalam penjaringan cakada pengurus partai di daerah hanya beperan pada tahap pendaftaran. Adapun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tetap akan menjadi penentu dalam memutuskan siapa sosok yang nantinya diusung. 

 

"Pastinya selain dengan DPP Partai Demokrat, kita juga membuka komunikasi dengan sejumlah Partai, soalnya koalisi diperlukan untuk mengarungi hajatan pilkada serentak tahun 2020," tukasnya. 

 

Sebelumnya pada Selasa (10/9) PDI Perjuangan juga telah membuka pendaftaran bagi para cakada yang berminat untuk ikut bersaing merebut kursi bupati dan wakil bupati di sembilan kabupaten/kota pada tahun 2020. Sama seperti Partai Demokrat, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut andil mencoba peruntungan politik di tahun 2020. Kendati begitu PDI Perjuangan tetap memprioritaskan kader partai untuk diajukan sebagai cakada. 

 

Dihubungi terpisah, pengamat politik dari Universitas Riau Tito Handoko mengungkapkan, meski partai politik (parpol) mengutamakan kadernya dalam setiap penjaringan cakada, parpol tetap akan menimbang segala kemungkinan. Artinya, parpol bakal mengedepankan sikap rasional ketimbang emosional dalam menjaring cakada. 

 

Dia mengatakan, parpol sejatinya dibutuhkan hanya lantaran perannya sebagai kendaraan politik. Diluar itu, baik kader maupun non kader tetap harus memiliki atribut personal yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan saat penjaringan. 

 

"Pada tahap ini kita berbicara modal finansial, modal sosial selain modal politik. Selaku kader mungkin cakada sudah punya modal politik, tapi jika tidak populer di wilayahnya dan tidak disokongan dengan dana yang kuat, peluang terpilihnya pun juga kecil," ungkapnya. 

 

Adapun 9 kabupaten/kota yang bakal menggelar pilkada serentak, meliputi: Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis,Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kuansing, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak.