_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, gatra.net - Deputi II Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Erasmus Cahyadi menyatakan pihaknya akan gelar aksi tolak RUU Pertanahan.
"Kami akan mengadakan aksi untuk menolak RUU Pertanahan dan meminta kepada pemerintah menunda pengesahannya yang masih butuh kajian lebih mendalam," katanya saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Senin (23/9).
Dalam tuntutannya nanti, AMAN akan meminta Presiden berlaku sama seperti halnya penundaan RKUHP. Sebab, Erasmus mengatakan bahwa bila RUU Pertanahan disahkan, maka akan sangat beresiko pada masyarakat adat.
"Baru-baru ini, Presiden menunda RKUHP dan dikatakan butuh mendengar masukan dari masyarakat. Kami juga meminta Presiden berlaku sama pada RUU Pertanahan dan untuk waktunya, akan diinformasikan lebih lanjut," katanya.
Sementara itu, AMAN juga mencurigai pengaturan tentang bank tanah dengan ketentuan pengumpulan tanah. Menurutnya, bank tanah hanya akan menjadi lembaga pengumpul tanah dan tanah yang dikumpulkan tidak jelas pendistribusiannya.
