Palembang, gatra.net – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel menghadiahkan Gubernur Sumsel, Herman Deru paket masker sebagai ajakan agar pemerintah makin bertanggungjawab atas kesehatan masyarakat terpapar asap tahun ini.

Menurut Walhi, akar permasalahan penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumsel, ialah peran gambut yang kian buruk. “Berdasarkan sebaran titik api (hotspot), diketahui lahan yang terbakar masih merupakan lahan gambut. Lokasi (kabupaten) yang terbakar ialah lahan-lahan gambut yang cendrung pada tahun – tahun sebelumnya juga terbakar. Ini adalah bentuk tata kelola gambut yang kian buruk di Sumsel,” terang Direktur Walhi Sumsel, Hairul Sobri dihubungi setelah pertemuan berlangsung di kantor Gubernur Sumsel, jumat (20/9).

Dalam keterangan rilisnya, Walhi menyatakan, darurat asap ialah dampak kerusakan ekologis yang terjadi akibat jutaan hektar (ha) izin konsesi (perusahaan), pengawasan izin yang lemah, dan penegakan hukum yang tidak tegas. Hampir 63% lahan gambut lindung di Sumsel, telah terbeban izin konsensi.

“Karhutlah yang mayoritas berada di lahan gambut merupakan cerminan ketidakseriusan pemerintah memulihkan kawasan tersebut. Kondisi gambut yang kian rusak membutuhkan penanganan secepat-cepatnya dan pengendalian jangka panjang,” ujarnya.

Menurut Walhi, banyak hal yang harus dievaluasi oleh pemerintah diantaranya membatalkan izin perusahan perkebunan baru serta rekomendasi pencabutan izin–izin perusahaan penyumbang hotspot (titik api) yang berulang.

baca juga : https://www.gatra.net/detail/news/445622/gaya-hidup/pagi-ini-udara-palembang-kembali-berbahaya-karena-asap

Catatan Walhi, luasan gambut mencapai 1,2 juta ha atau 15% dari luasan wilayah Sumsel dengan 900.000 ha ialah gambut dalam yang harus dilindungi. Faktanya, 700.00 ha gambut dalam tersebut malah telah terbeban izin konsesi (perusahaan).

“Kerusakan kawasan gambut ini yang menyebabkan Sumsel kian memproduksi asap setiap tahunnya. Padahal, pemulihan gambut seharusnya dilaksanakan berdasarkan kesatuan lanskap, yakni pemulihan gambut secara keseluruhan (berdasarkan bentang alam),”ungkapnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Gubernur Sumsel itu, Hairul menuntut pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan gratis bagi korban yang terpapar kabut asap selama ini. Pembukaan posko, rumah singgah (safe house), menjadi penting sebagai respon tanggap darurat pemerintah daerah. “Walhi menyakini pengelolaan lahan gambut dengan kearifan lokal lebih mampu mensejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup,”pungkasnya.

Sedangkan Gubernur Sumsel, Herman Deru menyatakan akan mengajak Walhi menggelar FGD guna menghadirkan banyak pihak yang berkompeten guna membahas karhutla karena pemerintah ingin permasalahn kabut asap mengandalkan konsep "keroyokan".

“Setiap tahun selalu itu-itu saja, Karhutla tetap terjadi di wilayah Sumsel, terutama di Muba, OKI and OI. Saya pikir perlu menggelar forum diskusi (FGD) secepatnya, dan bila perlu kita undang menteri KLHK, karena jujur saya tidak happy dengan kejadian ini (munculnya asap),”ujar Deru dalam keterangan persnya, Jumat (20/9).