Medan, gatra.net - Bupati Tobasa, Darwin Siagian tidak mau berkomentar terkait konflik kepemilikan tanah ulayat warganya yang berada di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata dengan Badan Penyelenggara Otoritas Danau Toba (BPODT). Padahal konflik lahan itu sempat menimbulkan kericuhan dengan masyarakat. "Pemkab Tobasa hanya mengurusi dampak sosial. Soal masalah lahan itu BPODT," ujar Darwin usai mengikuti fit and proper test di DPD PDIP Sumut, Medan, Jumat (20/9).

 

Direktur Pemasaran BPODT, Basar Simanjuntak, memastikan bahwa program mereka di lahan Sigapiton tetap berjalan meski ada penolakan dari masyarakat. "Pada kenyataannya di lahan 279 hektar itu sudah terbit Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Badan Pertanahan Negara (BPN), sebelumnya sudah ada proses  di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," jelasnya ditempat yang sama.

 

Basar yang ingin maju sebagai calon Bupati Tobasa dari PDIP itu juga memastikan akan memberdayakan masyarakat sekitar dalam menjalankan program BPODT di lahan tersebut. "Kami bersama pak bupati sudah mulai pembicaraan dengan masyarakat, walaupun sudah sejak 3 tahun lalu, apa yang disampaikan masyarakat," jelasnya.

 

"Kalau untuk sengketa lahan medianya tinggal pengadilan. Masyarakat jangan berkecil hati sengketa lahan di pengadilan juga tidak selalu di menangkan oleh pemerintah, ada juga masyarakat," ungkapnya.

 

Menurutnya, BPODT salah apabila tidak melibatkan dan memberdayakan masyarakar dalam pengelolaan lahan. "Kami dapat tugas, daerah ini harus berkembang. Masyarakat ingin dilatih, sudah kami latih, ada yang kami sekolahkan training ke Bali, ada juga yang kami latih kuliner, membatik. Kami kirim guru bahasa Inggris ke Sigapiton, 3 tahun ini kami aktif sekali," ucapnya.