Kupang, gatra.net - Kantor Badan Pengelola Perbatasan ( BPP ) Provinsi NTT bekerja sama dengan sejumlah Perguruan Tinggi menggelar kuliah kerja nyata (KKN) di daerah yang wilayahnya berbatasan dengan luar negeri. 

"Kami telah mengadakan komunikasi, pertemuan dengan pimpinan beberapa Perguruan Tinggi di kota Kupang dan lainnya. Kami minta agar mahasiswa KKN di daerah perbatasan antar Negara. Antaranya Kabupaten-Kabupaten yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia,” kata Kepala Badan Pengelola Perbatasan NTT, Linus Lusi kepada gatra.net Jumat (20/9). 

Dia menyebutkan ada delapan Kabupaten di NTT yang wilayahnya berbatasan dengan luar negeri. Antaranya, Kabupaten Belu, Timur Tengah Utara (TTU), Malaka, Kupang dan Alor yang berbatasaan langsung dengan Timor Leste. Sementara Rote Ndao, Sabu Raijua dan Sumba Timur berbatasan dengan Australia.

Tujuan dipilihnya wilayah perbatasan antar Negara sebagai lokasi KKN, jelas Linus Lusi, agar para mahasiswa juga dibekali wawasan kebangsaan. Selain itu sebagai langkah pemberdayaan baik ekonomi, sosial budaya dan lainnya untuk warga yang mendiami wilayah tapal batas antar Negara.

“Sasaran kami meminta para mahasiswa melakukan KKN di wilayah perbatasan antar Negara agar para pendamping, dosen, memberikan, wawasan kebangsaan kepada mahasiswa. Selain itu sebagai langkah inovasi, pemberdayaan untuk masyarakat yang mendiami wilayah tapal batas,” jelasnya.

Dia menyebutkan sejumlah pimpinan Perguruan Tingi telah dihubungi dan sepakat untuk mahasiswanya KKN di perbatasan. Antaranya Universitas Kristen Arta Wacana, Kupang, Univeritas Katolik Widya Mandira Kupang, Politani Kupang dan sejumlah sekolah Tinggi.

“Prinsipnya mereka juga setuju dengan langkah dan tujuan yang kami maksudkan ini. Jadi kedepan nanti para mahasiwanya akan disebar untuk KKN di perbatasan,” katanya.

Perguruan Tinggi lainnya ujar Linus Lusi akan segera dikomunikasikan antaranya Universitas Negeri Nusa Cendana Kupang, Universitas Muhamadyah, Universitas Pendidikan Guru 45, Universitas Negeri Timor di Kefamenenu, TTU.

“Kami akan segera lakukan komunikasi lagi dengan Pimpinan perguruan tinggi tersebut agar para mahasiswanya diperkenankan melakukan KKN diwilayah perbatasan. Dalam waktu dekat team kami akan segera bertemu mereka,” ujar Linus Lusi.

Sebagai langkah inovasi pemberdayaan, dan kompensasi, para mahasiswa yang KKN diperbatasan dan jika kelak membuat skripsi tentang wilayah pebatasan, maka Pemprov NTT akan membiaya penelitian dan penulisan skripsinya.

“Kompensasinya, jika kelak para mahasiswa yang KKN diperbatasan dan membuat skipsi tentang perbatasan, maka biaya penelitian dan penulisan skripsinya kami membantu biayanya. Berapa pun jumlahnya, kami dari Pemrov memfasilitasi,” jelas Linus Lusi.