Bulog Bisa Bangkrut

Anggaran Penyaluran beras Rastra beralih ke Kementerian Sosial lewat Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Langkah ini dinilai bisa membuat Bulog bangkrut.

**

Beralihnya Bansos Rastra ke Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sempat membuat hubungan antara Perum Bulog dan Kementerian Sosial (Kemensos) memanas. Pasalnya, penyaluran beras yang semula dilakukan badan usaha milik negara (BUMN) yang dikomandani purnawirawan perwira tinggi Polri Komjen Polisi Drs. Budi Waseso ini pun harus beralih ke Mensos Agus Gumiwang.

Untuk mengulik cerita seputar potensi tidak terserapnya beras Bulog dan ancaman kebangkrutan Bulog, wartawan GATRA Birny Birdieni, Putri Kartika Utami, Aulia Putri Pandamsari, Syah Deva Ammurabi, dan pewarta foto Abdurachman F.J. mewawancarai pria yang akrab dipanggil Buwas ini di kantornya di bilangan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis pekan lalu. Berikut petikannya:

Seperti apa duduk perkara peralihan Bansos Rastra ke BPNT?

Bulog punya tugas stabilisasi harga mulai dari harga petani sampai konsumen. Bulog punya kewajiban menyerap produk pertanian dalam negeri untuk jaminan terserap sehingga harga dan pendistribusiannya stabil. Programnya kan ada di Mensos yang menentukan BNPT. Kalau Bulog menyerap dari petani terus tidak didiskusikan, mau diapakan ini barang? Ini CBP (cadangan beras pemerintah), kalau enggak digunakan kan busuk, rusak. Siapa yang dirugikan? Pemerintah. Karena uangnya Bulog pinjam, maka yang akan rugi Bulog. Bulog siapa? Pemerintah.

Potensi nilai kerugian Bulog berapa?

Tiap hari kami siapkan anggaran Rp14 miliar-Rp16 miliar untuk bayar bunga dan operasional. Sebulan untuk bunga saja Rp240 miliar-Rp250 miliar, belum pokok pinjaman. Kita ketanggungan bunga per hari. Padahal ini banknya pemerintah. Komersial enggak ada alasan.

Artinya Bulog bisa bangkrut?

Kalau ini (serapan Rastra) diam, bulog hanya bayar bunga, padahal kita enggak dapat apa-apa. Terus ini (beras) rusak karena disimpan terlalu lama. Kira-kira bangkrut enggak?

Kalau ini jalan, berarti kita kan terserap. Hilirnya kita menyalurkan. Berarti kan ini digunakan. Bulog bisa segera mengembalikan uang pinjaman dengan bunganya.

Ini artinya anggaran Rastra dialihkan ke Kemensos, serapannya Bulog?

Anggarannya kan sekarang bukan di Bulog, tapi di Kemensos. Menurut saya, kalau anggaran seperti itu, programnya ada di Mensos, pelaksananya Bulog, maka uangnya harus di Menteri Keuangan. Kalau ada di Mensos bisa dipakai main dong. Karena manusia-manusia kita mentalnya masih jeblok.

Jeblok bagaimana?

Yang pasti ada permainan kartel itu. Beras itu dimainkan tata niaga segala macam. Itu suara yang diangkat supaya Bulog tidak mendapat trust (kepercayaan), sehingga masyarakat terapriori. Itu kan keinginan kartel-kartel dan oknum-oknum supaya dapet fee dari kegiatan ini.

Upaya untuk dorong ke Kemenkeu sudah dilakukan?

Nanti kita evaluasi.

Anggaran Bulog per tahun berapa?

Anggaran Bulog tergantung kebutuhan Bulog. Kisaran Rp27 triliun, Rp2 triliun dari penyertaan modal negara untuk bangun gudang.

Cukupkah?

Gimana mau menutupi, orang penugasan. Kita nagih, hari ini 100.000 ton kita ajukan, itu bisa keluar setahun. Bunga setahun tanggung jawab Bulog. Dari kita pinjam dicukup-cukupi, ya cukup. Bulog anggarannya anggaran utang.

Dana serapan beras tadi, kenapa harus dari pinjaman komersial?

Regulasinya begitu.

Kenapa tidak dari APBN?

Regulasinya belum atur ke situ, makanya DPR kan saya singgung. Ini CBP harusnya beli pakai uang APBN karena itu cadangan dari pemerintah, jadi enggak ada bunga dong. Bulog yang menyimpan dan mengelola.

Ini penugasan, tapi pendanaan mencari sendiri?

Nah, itu. Aneh tapi nyata, kan? Saya baru tahu juga setelah jadi Dirut Bulog.

Ada regulasi harus diubah?

Regulasi semua. Tapi mentalitas personel Bulog juga harus diubah. Artinya, dulu kita PSO, sekarang harus 50% PSO dan 50% komersial.

Upaya mendorong lewat DPR?

Kan sudah. Kita buat surat dan menyampaikan pendapat kemarin. Artinya, dengan Komisi IV kita kerja sama evaluasi bagaimana Bulog. Regulasi-regulasi kita mesti banyak yang diubah.