Jakarta, gatra.net - Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mewakili 48 organisasi dan komunitas masyarakat sipil memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan dukungan penuh kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian Keuangan atas kebijakan menaikkan tarif cukai hasil tembakau sebesar 23% dan Harga Jual Eceran (HJE) hingga 35% di awal tahun 2020. 

Yurdhina Meilissa, Policy and Planning Specialist, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mengaku, CISDI mengapresiasi terbitnya kebijakan yang menaikkan cukai rokok hingga 23%. Hal ini menunjukkan dukungan dari Kementerian Keuangan untuk membantu Kementerian Kesehatan menekan prevalensi perokok pemula. 

"Kebijakan ini memelihara momentum yang sudah diciptakan oleh Presiden Joko Widodo untuk menurunkan keterjangkauan harga rokok sejak tahun 2014 seiring diberlakukannya kenaikan tarif cukai setiap tahun," kata Meilissa ketika dihubungi gatra.net, Rabu (17/9). 

Meski begitu, lanjutnya, pihaknya masih harus menunggu apakah kenaikan cukai rokok tertinggi ditetapkan untuk jenis rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang menguasai pangsa pasar paling besar. 

"Lalu, kita juga perlu memastikan pemberlakuan kembali kebijakan simplifikasi golongan cukai. Kedua hal ini akan mendorong tercapainya target RPJMN 2020-2024 sebesar 8,7% untuk indikator perokok pemula usia 10-18 tahun," jelasnya. 

Selain itu, menurutnya, kenaikan cukai rokok berkontribusi terhadap upaya pemerintah menekan defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebab, konsumsi rokok yang tinggi di Indonesia menyebabkan BPJS Kesehatan menanggung biaya kesehatan yang besar karena lebih dari 21% anggaran BPJS tersedot untuk mengobati penyakit akibat rokok. 

"Di saat yang bersamaan, konsumsi rokok yang tinggi pada keluarga berkorelasi pada ketidakpatuhan membayar iuran JKN. Kami berharap kedua masalah ini dapat teratasi sehingga BPJS Kesehatan dapat terbantu, " pungkasnya.