Jakarta, gatra.net - Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau, Riko Kurniawan meminta Presiden Joko Widodo untuk mencopot Kapolda Riau, Irjen Pol Widodo Prihastopo dan Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Nazir Foead. Keduanya ia nilai gagal mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menimbulkan kabut asap berkepanjangan.

"Copot Kapolda Riau. Kita butuh orang baru yang bisa bekerja dengan baik memproses kejahatan, bisa di P21-kan. Biar hukum yang menentukan," ujar Riko kepada gatra.net melalui sambungan telepon, Senin (16/9).

Sebelumnya pada 2013 dan 2014, Riau mengatakan penegakan hukum dengan pasal berlapis berhasil membuat jera korporasi yang membakar lahan gambut. Namun tahun ini kebakaran terjadi karena pelaku pembakaran pada tahun sebelumnya tidak berhasil di P21-kan atau diselesaikan berkas perkaranya.

Baca Juga: Spanduk 'Bad Boy' Membentang di Gedung DPRD Riau

Sementara itu, tuntutan Walhi Riau agar Kepala BRG mundur sebab dianggap gagal melakukan restorasi gambut di Riau sehingga kebakaran dan kabut asap kembali terulang. "Mayoritas yang terbakar lahan gambut. Nah, dulu kan dalam konteks narasi pencegahan karhutla dengan pemulihan lahan gambut bekas terbakar 2015, targetnya 900ribu hektare. Sudah tiga tahun pekerjaan dilakukan, tapi sebagian besar kebakaran di lahan yang ditargetkan restorasi," terang Riko.

Menurutnya pemulihan lahan gambut gagal. Sebab jika restorasi berjalan dengan baik, pasukan pemadaman di lapangan seharusnya bisa mendapat air. Namun kenyataanya tidak. Ini artinya pembasahan lahan gambut tidak berjalan.

"Kalau agenda pemulihan kita dukung. Tapi kinerja kelembagaannya gagal, kalau bisa dicopot juga. Kita butuh agenda yang lebih kuat lagi di masa depan, yang mampu menjalankan agenda restorasi seperti seharusnya," pungkas Riko.