_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, gatra.net - Fasilitas pendidikan di kawasan transmigrasi merupakan sebuah hal penting dalam program reviltalisasi. Pasalnya, pendidikan menjadi salah satu hak dasar setiap warga negara Indonesia.
Menurut Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dirjen PKT), M Nurdin saat ini fasilitas pendidikan di kawasan transmigrasi telah cukup baik. Bahkan, ia menyebutkan telah dibangun Sekolah Dasar (SD) di hampir seluruh wilayah pemukiman transmigran.
"Kalau di pemukiman itu kan ada SD, karena dia cuma 200 KK. SD itu juga kadang-kadang cuma 3 lokal, tapi kalau berkembang sekian tahun jadi besar baru kita naikkan 3 lokal lagi," kata Nurdin di kantornya, Rabu (11/9).
Untuk jenjang pendidikan lebih lanjut seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) berada di pusat kawasan transmigrasi. Bahkan, sekolah-sekolah ini tidak hanya diperuntukkan transmigran, penduduk lokal pun bisa menggunakan fasilitas ini.
"Nanti SMP dan SMA itu ada di pusat kawasan SKP namanya (Satuan Kawasan Pengembangan), jaraknya deket dari pemukiman transmigrasi," ucapnya.
Selain itu, fasilitas lain seperti Puskesmas, pasar, dan lainnya juga tersedia di SKP ini. Menurut Nurdin, fasilitas-fasilitas ini memang sudah didesain sejak awal pembangunan kawasan transmigrasi.
"Di sini ada puskesmas, ada pasar kawasan, ada sekolahan, ada kantor camat. Skalanya beda-beda, jadi hierarkinya itu memang sudah kita bangun. Kita kan memang sudah by desain, yang transmigrasi itu sudah kita buat perencanaan, bukan seperti desa-desa yang asli itu kan bertumbuh secara organik," ujarnya.
Nurdin menambahkan, fasilitas-fasilitas itu sepenuhnya terbuka bagi masyarakat transmigrasi maupun masyarakat lokal. Hal ini diharapkan dapat menimbulkan pembauran sosial serta mengurangi kesenjangan.
