Jakarta, gatra.net - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif, menegaskan bahwa pimpinan KPK sebagai aparat penegak hukum itu tidak boleh diikat oleh komitmen politik.

"Pertama karena KPK tidak mewakili konstituen tertentu. Dari dulu komisioner sampai sekarang itu, tidak ada komitmen politik seperti itu," ujar Laode usai konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9).

Menurut Laode, kalau DPR menetapkan komitmen politik, tanda tangan diatas materai, setiap pimpinan KPK ditakutkan akan lebih loyal kepada komitmen politiknya daripada penegakan hukum yang menjadi tujuan utama aparat penegak hukum.

"Tapi ini menurut saya tidak pernah terjadi sebelumnya. Saya pikir masyarakat Indonesia juga harus tahu agar mengawal juga proses seleksi. Terus terang saya bersyukur tidak lulus. Kalau lulus disodori komitmen politik seperti itu, haduh," jelas Laode.

Sebelumnya Komisi III DPR RI akan meminta 10 calon pimpinan KPK menandatangani surat pernyataan yang berisi komitmen jika menjabat pimpinan KPK. Hal ini untuk memastikan konsistensi para capim.

Anggota Komisi III F-PPP, Arsul Sani menyebutkan sudah jadi bahan pembicaraan sebagai kesepakatan bahwa apapun yang nanti disampaikan capim merupakan komitmen, maka itu akan dituangkan secara tertulis.