Medan, gatra.net - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Medan meminta agar Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi fokus menangani kerusakan di Kawasan Danau Toba (KDT). 

Edy juga diminta untuk tidak mengalihkan isu kerusakan lingkungan dengan mewacanakan wisata halal di KDT yang menuai kritikan dari masyarakat. Hal itu ditegaskan Ketua GMKI Medan, Hendra Manurung kepada gatra.net, Selasa (3/9). "Kalau mau serius tingkatkan wisata Danau Toba,  syaratnya perusahaan-perusahaan perusak lingkungan di KDT harus ditutup. Itu yang paling penting," ujar Hendra.

Baca Juga: Tolak Wisata Halal, Kantor BPODT dan Gubsu Digeruduk

Ia juga menegaskan, bahwa terkesan Gubsu hanya ingin mengalihkan isu kerusakan lingkungan di KDT dengan mewacanakan wisata halal di KDT. Apalagi Gubsu terkesan tidak melakukan apa-apa, terutama setelah kunjungan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu di KDT.

"Perhatian pemerintah pusat ini belum mendapatkan respon proaktif dari Pemerintah Daerah Sumatera Utara. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya langkah konkrit dari Pemda untuk mencabut izin perusahaan-perusahaan perusak Danau Toba," jelasnya.

Baca Juga: Wisata Halal Danau Toba Untuk Kenyamanan Turis

GMKI selalu memantau perkembangan pembenahan Danau Toba. Serta tidak melihat adanya progres dari penuntasan akar masalah pengembangan Kawasan Danau Toba. Pemprov malah mencanangkan pengembangan wisata halal, yang menurut GMKI bukan solusi. “Itu menurut kami pengalihan isu, apalagi desakan menutup perusahaan perusak KDT itu semakin membesar di masyarakat,” jelasnya.

Ketua Umum Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT) Maruap Siahaan mengatakan, selama ini masyarakat yang heterogen di KDT hidup tentram dan damai. Menurut Maruap labelisasi itu justru hanya akan mengusik ketentraman itu.

Reporter: Jones