Semarang, gatra.net-Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyampaikan agenda pemerintahan yang akan dijalankan bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen kepada 120 anggota DPRD Jateng periode 2019-2024 yang akan dilantik Selasa (3/9). Salah satu agenda tersebut adalah menjadikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng yang Tengah berintegritas dan bersih dari korupsi.

“Cita-cita pemerintahan yang bersih dari korupsi bukanlah isapan jempol belaka karena Pemprov dan DPRD Jateng pada 2018 meraih penghargaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Ganjar pada saat ramah tamah dengan 120 anggota DPRD Jateng baru Gedung Gradhika Bakti Praja di Semarang, Senin (2/9).

Untuk itu, ia, mengimbau kepada anggota DPRD Jateng yang baru agar tetap melakukan pelaporan LHKPN seperti yang telah dilakukan anggota dewan periode 2014-2019. Selain pelaporan LHKPN, lanjut Ganjar, gerakan antikorupsi adalah menolak gratifikasi. Anggota legislatif bisa menolak gratifikasi karena di jajaran Pemprov Jateng sudah berjalan.

“Daripada mencari pendapatan lain ('ngojek") atau meminta gratifikasi ("malak"), lebih baik indeks kunjungan kerja (kunker) anggota dewan ditinggatkan,” ujarnya. Orang nomor satu di Jateng ini, juga menyampaikan agenda lainnya yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia (SDM), pertumbuhan ekonomi, dan pertanian.

Untuk sektor pertanian, menurut Ganjar, target besarnya pada kartu tani yang telah masuk dalam agenda strategis Pemprov Jateng. Menurut ia, kartu tani bukan sekadar kartu, tapi terkait data pertanian. Saat ini sedang disiapkan politik pertanian dengan mendata di hulu sedangkan di hilirnya ada Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi (siHati) yang menangani penjualan.

“Bila hal ini bisa berjalan lancar target pertumbuhan ekonomi yang mencapai tujuh persen bukan hal mustahil. Dengan catatan anggota dewan berjalan beriringan,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, Ganjar berpesan agar anggota DPRD Jateng periode 2019-2024 memberi perhatian khusus kepada 14 kabupaten, antara lain Wonosobo, Demak, Grobogan, Kebumen, dan lainnnya yang masuk kawasan merah kemiskinan.

"Mohon untuk politik anggaran supaya di arahkan ke daerah merah tersebut, bisa dalam bentuk itu infrastruktur, pelatihan, usaha mikri kecil dan menengah (UMKM) atau lainnya,” ucap Ganjar.