Jakarta, gatra.net - Para pengamat meminta pemerintah untuk mensinergikan institusi-ianstitusi penegak hukum, untuk memberantas habis kasus korupsi di Indonesia. Institusi tersebut, antara lain KPK, Polri dan kejaksaan.

"Seharusnya pemerintah harus mensinergikan peran-peran penegak hukum. KPK, Polri, Kejaksaan itu harusnya bisa bekerjasama melawan koruspi," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti dalam forum diskusi bersama Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (1/8).

Ray menjelaskan, dengan melihat banyaknya anggota polisi dan kejaksaan yang lolos seleksi calon pimpinan (capim) KPK, hal tersebut dapat dijadikan penanda, bahwa banyak pula yang merasakan kegeraman atas kasus korupsi di Indonesia. 

Meski, lanjut Ray, institusi dimana mereka bernaung, tidak dapat memberikan mereka kepuasan dalam pemberantasan atau paling tidak pengurangan jumlah kasus korupsi di sana, sehingga mereka berbondong-bondong mencari jalan lain, yakni dengan menjadi bagian dari KPK.

"Artinya orang-orang ini punya kegeraman terhadap korupsi sehingga mereka ingin masuk ke KPK. Memiliki perspektif soal korupsi, tidak bisa bersahabat dengan korupsi. Kalau mereka masuk ke institusi KPK, di polisinya siapa lagi yang punya sense seperti mereka untuk berantas korupsi?" tambahnya.

Untuk itu, lanjut Ray, ketimbang menjadikan orang-orang itu sebagai pemimpin KPK, pemerintah seharusnya dapat memberikan wadah bagi mereka. Sehingga, sinergi antara KPK, Polri dan Kejaksaan akan terbangun dengan sendirinya. Pada akhirnya, ketiga institusi itu dapat dengan maksimal memberantas korupsi di Indonesia.

"Bukan dengan melempar mereka ke KPK. Presiden sebagai pemegang kuasa terhadap tiga institusi, ini tinggal memerintahkan bentuk tim divisi khusus anti korupsi," tambah Ray.