Semarang, Gatra.com - Kinerja DPRD Jawa Tengah selama periode 2014-2019 mampu menghasilkan sebanyak 62 peraturan daerah (perda) atau satu tahun rata-rata 12 perda.

Dari 62 perda tersebut, dengan perincian sebanyak 22 perda merupakan inisiatif dari dewan, sedangkan 40 perda usulan dari eksekutif.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah (Jateng) Sukirman pada rapat paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jumat (30/8).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi dan dihadiri 72 anggota dewan, dan Wakil Gubernur Jateng TajYasin Maimoen ini merapakan paripurna terakhir bagi anggota DPRD Jateng periode 2014-2019.

Menurut Sukirman, perda yang telah dihasilkan beragam antara lain, perda tentang Desa Wisata, perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perda tentang Ketanagalistrikan, dan lainnya.

“Pembuatan perda ini merupakan fungsi legislasi dari dewan bersama dengan eksekutif, selain mengubah dan menyempurnakan perda,” katanya.

Selain tugas legislasi, Sukirman juga melaporkan kinerja dewan lainnya yakni fungsi budgeting atau penganggaran dan fungsi pengawasan.

Kinerja pengganggaran, telah mengawal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar membawa manfaat bagi masyarakat.

Sedangkan kinerja pengawasan memberikan kritik dan saran-saran terhadap kebijakan dari eksekutif yang tidak berpihak kepada masyarakat.

“Selama lima tahun, DPRD Jateng juga mencatat sejumlah prestasi antara lain terpilih sebagai inisiator parlemen modern Indonesia,” ujar politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Prestasi lainnya, lannjut Sukirman, memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk Pemprov Jateng dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018.

Meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kepatuhan terhadap laporan harta kekayaan penyelanggaran negara (LHKPN) 2018.

“Pada kesempatan ini kami merekomendasikan agar masing-masing anggota dewan ke depan mendapatkan satu staf ahli untuk membantu kerja kedewanaan,” katanya.