Jakarta, gatra.net - Tokoh Papua asal Nduga, Samuel Tabuni menyebut pemerintah tidak responsif dalam penegakan hukum atas kekerasan dan presekusi rasial terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur

"Padahal proses rasisme itu sudah berlangsung lama. Itu menjadi amarah masyarakat papua saat ini. Waktu Pak Natalius Pigai membicarakan rasisme, negara malah tidak hadir," kata Sam dalam konferensi pers di kantor KemenkoPolhukam, Jakarta Pusat, Jumat, (30/8).

Sam menilai pemerintah mulai kalang kabut dan bertindak militeristik karena demonstrasi di Papua yang berkepanjangan. Sampai hari ini demonstrasi terus berjalan dan berujung kerusuhan. 

Seharusnya, sambung Sam, pemerintah berlaku adil dan memberikan proteksi yang sama seprti masyarakat lainnya. Sehingga masyarakat Papua merasa menjadi bagian bangsa Indonesia.

"Karena itu saya mohon kepada Bapak Presiden dan semua kabinet periode kedua. Kenapa proses penegakan hukum tidak dilakukan secara baik dan benar. Khususnya kemarin di Surabaya. Kita harus demo baru proses," pungkas Sam.

Dalam kesempatan yang dama, Menko Polhukam, Wiranto mengatakan saat ini proses hukum dalang maupun pihak yang terlibat dan memperkeruh suasana sedang berjalan. Wiranto mengakui mendapatkan laporan pihak berwenang di Jawa Timur.

"Pagi tadi saya cek di Jatim, proses hukum untuk anggota militer dari Kodam Brawijaya, 5 orang diskorsing termasuk Danramil. Seorang Mayor. Dan seorang Babinsa, lanjut ke tahap pemeriksaan selanjutnya karena diduga tindakan yg merugikan disiplin TNI. Sedang 3 lainnya masih saksi. Ada tindakan ada hukuman. Dari masyarakat sipil tersangkanya sedang ditangani Polda Jatim, tersangkan Susanti dan A. Syaiful terkena UU ITE dan ujaran kebencian, sudah dilakukan," terang Wiranto.