Magelang, Gatra.com - Polres Magelang mengerahkan 782 personel untuk pengamanan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Magelang, 30 Agustus 2019.

Kapolres Magelang, AKBP Yudianto Adhi Nugroho mengatakan, jumlah itu termasuk anggota Brimob dan personel bantuan dari beberapa kepolisian resort di sekitar Magelang. “Dari pasukan TNI ada pengamanan khusus sendiri di luar jumlah tersebut,” kata Kapolres, Kamis (29/8).

Menurut AKBP Yudi, tidak ada pengalihan maupun penutupan lalu lintas selama kunjungan. “Intinya hanya pengamanan jalur saja. Sesuai permintaan langsung dari Presiden. Normal," ujarnya. 

Presiden Joko Widodo memulai rangkaian kunjungan 2 hari ke Yogyakarta, Kabupaten Purworejo, dan Magelang. Di Yogyakarta, Presiden meninjau perkembangan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo.

Presiden secara khusus meninjau fasilitas terminal penumpang di lantai 3 bandara untuk penerbangan internasional. Terminal tersebut memiliki luas 219 ribu meter persegi dan dapat melayani hingga 20 juta penumpang setiap tahun.

Presiden berharap tambahan kapasitas terminal dapat dimanfaatkan untuk menarik minat kunjungan wisatawan manca negara ke Yogyakarta. Terminal yang ditinjau Presiden ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada akhir Desember 2019.

Di Purworejo, Presiden Joko Widodo menyerahkan 3.800 sertifikat tanah kepada masyarakat. Penyerahan sertifikat dilakukan di Gedung Olah Raga (GOR) WR Supratman.

Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah berupaya keras agar masyarakat memiliki tanda bukti kepemilikan tanah atau lahan. Salah satunya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Tahun 2019, pemerintah menerbitkan 9 juta sertifikat tanah. Jumlah itu naik 14 kali lipat dari sebelumnya yang hanya 500-600 ribu sertifikat setiap tahun.

Pemerintah menargetkan pada tahun 2025 seluruh bidang tanah telah bersertifikat.

Pada tahun 2015 seharusnya terbit 126 juta sertifikat sesuai dengan jumlah bidang tanah di seluruh Indonesia. Kenyataannya baru tercatat 46 juta bidang tanah yang bersertifikat.

Hal itu memicu banyaknya sengketa lahan. Di Provinsi Jawa Tengah diperkirakan ada 21.782.201 bidang tanah. Jumlah sertifikat yang diterbitkan sebanyak 12.587.745 yang artinya masih ada 9.194.456 (42,21%) bidang tanah yang belum bersertifikat.

Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, Adi Darmawan mengatakan pihaknya berupaya keras mengejar target penerbitan sertifikat tanah di Jawa Tengah. Pihaknya memperkirakan tahun 2023 seluruh bidang tanah di Jawa Tengah telah memiliki sertifikat.

Mendampingi Presiden dalam acara penyerahan sertifikat tersebut, Ibu Iriana Jokowi, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata, Arief Yahya, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.