Sleman, gatra.net – Pakar pembangunan wilayah dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Daerah Istimewa Yogyakarta R. Rijanta menyatakan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur tidak akan mematikan Jakarta. Jakarta tetap akan hidup sebagai kawasan pusat ekonomi dan komersial.

“Meski ibu kota baru mengemban fungsi utama, bidang pemerintahan, ini tidak menggantikan keseluruhan fungsi yang sudah berjalan di Jakarta. Jakarta tetap akan menjadi pusat fungsi ekonomi dan fungsi komersial,” kata Rijanta melalui rilisnya, Selasa (27/8).

Sebagai kawasan ekonomi dan komersial, Jakarta dinilai mampu menghidupi daerah penyokongnya. Dosen Fakultas Geografi UGM ini mengatakan pentingnya memindahkan ibu kota negara. Hal ini karena Jakarta mengalami penumpukan fungsi kota yang menimbulkan kompleksitas mulai dari fungsi pelayanan lokal, regional, nasional, bahkan layanan internasional.

Menurut Rijanta, pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa dianggap langkah tepat sebagai koreksi kesenjangan antar-daerah secara nasional yang semakin parah. Kalimantan Timur pilihan tepat karena paling siap dikembangkan untuk fungsi yang lebih besar.

“Kelebihan lain Kaltim adalah infrastrukturnya siap. Bandara dan pelabuhan di dekat alur laut kepulauan Indonesia sebagai arus utama pelayaran skala besar sangat menguntungkan. Tidak hanya itu, heterogenitas masyarakat menjadikan Kaltim siap menerima perubahan,” jelasnya.

Rijanta menyebut satu tantangan krusial yang kurang disoroti. Menurut dia, Kaltim menghadapi persoalan pemenuhan kebutuhan pangan. Kota baru ini akan dihuni lebih dari 1,5 juta orang, padahal masih mendatangkan bahan pangan dari Jawa Timur sehingga bisa terjadi rawan pangan.

“Pemerintah harus memikirkan tentang sumber pangan yang tidak jauh dari ibu kota. Berbagai kawasan transmigrasi yang selama ini belum tergarap bisa dimaksimalkan sebagai kawasan lumbung pangan terdekat," jelasnya.

Sebelumnya, fungsi Jakarta sebagai pusat ekonomi juga diutarakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Usai memberikan kuliah umum di UGM, Selasa ini, Basuki menyatakan Jakarta tetap akan menjadi kawasan ekonomi. “Perpindahan aparatur negara dilakukan bertahap dan gedung-gedung milik negara tidak akan dirobohkan,” katanya.

Rencananya, Kementerian Keuangan akan mengalihfungsikan gedung-gedung milik negara dalam skema program Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan berbagai pihak. Dana yang didapatkan dari skema ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan ibu kota baru.