Jakarta, gatra.net - Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan bahwa isu menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang digadang-gadang PDI Perjuangan merupakan pintu untuk mempertahankan kekuasaan. Menurutnya, meski saat ini kader-kader PDI Perjuangan menyangkalnya, namun hal itu pasti terjadi.

"Itu memang sengaja disembunyikan dulu, karena itu kan di ujung. Buka pintunya dulu deh, supaya sampai ke sana," kata Ray di Jakarta, Jumat (16/8).

Baca juga: Menakar Sisi Positif dan Negatif Penerapan GBHN

Ia menambahkan, hal ini masih disembunyikan untuk menghindari reaksi publik. Pasalnya, apabila hal ini diungkapkan di awal, publik akan menolaknya.

"Kenapa mereka tidak langsung mengakatakan itu dan masih bersembunyi mengatakan enggak akan ke sana? Ya karena kalau mereka katakan ke sana pasti publik akan cepat bereaksi. Kan kalau mereka cuma bilang GBHN, kan yang bereaksi cuma kita-kita aja kan," ujarnya.

Bahkan, Ray menyebutkan, akan terjadi dualisme pertanggungjawaban presiden. Nantinya, dominasi partai di parlemen akan menentukan arah kebijakan pemerintah.

"Dia [presiden] bertanggung jawab kepada siapa? Ada presiden yang sangat populer, disukai publik, tapi MPR/DPR-nya enggak setuju, presidennya bisa dicabut. Sebab tafsir GBHN adalah tafsir mereka bukan tafsir publik. Karena yang membuat GBHN-nya kan mereka MPR," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Ray, ada kemungkinan presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Kewenangan MPR sebagai penyusun GBHN akan bisa menentukan pengangkatan dan pemberhentian presiden.

"Misalnya, di tahun 2022 amandemen disetujui, beserta GBHN, tahun 2023 mereka evaluasi presiden sesuai GBHN apa tidak, bisa saja," kata Ray.

Baca juga: Sebelum Hidupkan GBHN, Muhammadiyah Minta Perjelas Peran MPR

Namun, ia menyakini, hal ini tidak akan terjadi pada masa periode Presiden Jokowi lantaran PDI Perjuangan yang merupakan mayoritas di parlemen merupakan pendukungnya.

"Tapi belum tentu ke arah sana, saya pikir enggak akan ke arah sana juga. Karena di DPR MPR sendiri mayoritas PDIP. Tapi alat kontrol untuk presiden akan menjadi lebih aktif," katanya.