Jakarta, gatra.net - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menanggapi kritik yang dilontarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) soal kebijakan perubahan anggaran di akhir masa jabatan. Menurut Pras, DPRD selama ini selalu terbuka soal kebijakan anggaran.

"Apa yang dikatakan PSI, selama saya memimpin DPRD tidak pernah tertutup dengan media. Siapapun silakan ikut di dalam pembahasan APBD. Jangan diklaim oleh PSI," ungkapnya dj gedung DPRD DKI, Rabu (14/8).

Meski begitu, DPRD menerima kritik yang disampaikan PSI. Prasetio mengajak PSI untuk sama-sama membangun Jakarta, termasuk kebijakan anggaran yang dibuat untuk kebaikan Jakarta.

"Silakan PSI mengkritik, kan kita juga berpikir ke depan. Ayo membangun Jakarta kita dari semua sisi, dari pariwisatanya, kebudayaannya, mungkin dari pembangunannya, dan lainnya," ungkap politisi PDIP ini.

Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar, menilai kebijakan itu terburu-buru dan terbilang ganjil. Menurutnya, tidak realistis menyelesaikan kebijakan strategis di sisa masa jabatan periode 2019-2024.

"Saya rasa soal anggaran kalau kita baca permendagrinya harusnya selesai bulan Juli, tapi kok enggak ada pembahasan, tiba-tiba buru-buru dibahas di akhir masa jabatan ini," ungkap Michael di kantor DPP PSI, Jakarta, Kamis (8/8).

Sebagai informasi, DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah menyepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2019 hari ini, Rabu (14/8).

KUPA-PPAS 2019 yang disepakati sebesar Rp 86,89 triliun. Angka APBD-P itu turun sekitar Rp 2,4 trilun dari APBD DKI 2019 yang nilainya mencapai Rp89,08 triliun.