Jakarta, gatra.net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap transaksi suap terkait rencana impor bawang putih ke Indonesia, yang melibatkan anggota DPR Komisi VI, I Nyoman Dhamantra pada Rabu malam lalu (7/8). 

Menanggapi maraknya kasus suap pada sektor impor pangan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menyebut kasus tersebut terus terulang karena ada titik kelemahan dalam hal kooridnasi pemberian izin impor antara tiga kementerian dan lembaga yang berwenang, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Badan Usaha Logistik (Bulog)

Laode mencontohkan dalam kasus ketidaksinkronan antar lembaga ini dengan kasus impor beras yang lalu.

"Jadi misalnya kayak kemarin, impor beras, kementerian pertanian bilang ini beras banyak cukup, tapi masih saja di impor. Akhirnya Kepala Bulog (Budi Waseso) mengeluh, mau ditaro di mana impor ini, karena gudangnya sudah penuh," kata Laode kepada wartawan di Lemhannas, Jakarta Pusat, Jumat (9/8).

Baca Juga: OTT KPK Tangkap 11 Orang, soal Suap Impor Bawang Putih

Menurut Laode ketidaksinkronan antar lembaga tersebut menjadi hal yang aneh. Padahal, seharusnya menurut Laode antar lembaga tersebut, perlu berkoordinasi dengan baik untuk mencegah kasus serupa terulang.

"Dan itu aneh sebenarnya, masa pemerintahan gak bisa berkoordinasi dengan baik," katanya.