Jakarta, gatra.net - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) telah menerima masukan dari publik sebanyak 1400 melalui email dan whatsapp yang kebanyakan berisi dukungan untuk capim, hingga hari ini, Kamis (8/8).

Melalui masukan itu, Pansel menghimbau semua pihak sebaiknya menaati prosedur pemberian masukan yakni melalui email dan wa, bukannya mengumbarnya di ruang publik.

"Kami mengimbau sebaiknya data seseorang atau aktivitas seseorang, yang belum tentu keburukannya dan sebagainya, tidak disampaikan di ruang publik hanya untuk misalnya karena dia tidak senang orang itu, atau karena dia senang," kata anggota Pansel, Hendardi di Lemhannas, Jakarta Pusat, Kamis (8/8).

Hendardi menegaskan bentuk masukan dengan cara menjatuhkan peserta seleksi tanpa adanya bukti seperti itu, tidak akan diihitung dan dinilai oleh Pansel.

"Itu tidak kami hitung dukungan-dukungan, itu karena bisa direkayasa juga, kalau dihitung dari 1400 itu lebih banyak dukungannya dibandingkan kritisi," lanjutnya.

“Kepada siapapun yang ingin berikan masukan adalah hak yang kami hargai. Tapi tolong itu sesuai dengan mekanisme, dengan mengirimkan e-mail surat kepada kami langsung, tidak mengumbarnya ke ruang publik,” katanya.

Hendardi menegaskan, kritikan dan masukan di ruang publik semacam itu dapat berpotensi terjerat pidana pasal pencemaran nama baik dan bisa saja menerima hukuman.

"Ganggu hak orang lain saya kira juga berpotensi pencemaran nama baik," kata Hendardi.

Sebelumnya Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan nama-nama calon pimpinan KPK yang lulus dalam 40 besar tersebut tidak mencerminkan sikap Pansel yang mampu menyaring calon yang benar-benar berintegritas. Terutama capim dari polri yang dianggap tidak memenuhi syarat LHKPN.

"Ini mengartikan bahwa Pansel gagal memberikan kesan optimisme bagi publik untuk menghasilkan calon Pimpinan KPK, yang benar-benar berintegritas, profesional, dan independen," terang Kurnia lewat pernyatan tertulis yang diterima gatra.net, Senin ,lalu (5/8).