Jakarta, gatra.net - Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengatakan BPK haruslah memiliki integritas dan profesional karena posisinya sangat strategis untuk melakukan pengawasan, pengelolaan keuangan negara.

"Pengalaman dari kinerja anggota BPK sebelumnya banyak persoalan mendasar terkait integritas, banyak yang menerima suap. Bagaimana menjadikan BPK sebagai lembaga tinggi negara yang independen sesuai visi Pemerintah yang bisa tepat sasaran dalam anggaran," kata perwakilan Medialink yang tergabung dalam Koalisi, Darwanto, di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (8/8).

Menurut Darmanto, pihaknya mempertanyakan proses seleksi dimana DPR diberikan kewenangan yang luar biasa, tidak seperti seleksi lembaga yang lain, meskipun di Umdang-Undang ada pelibatan DPD untuk memberikan pertimbangan.

"Kenapa dipangkas diserahkan ke DPD, Komisi XI harus bisa menjelaskan pada masyarakat kenapa yang 30 tidak diserahkan ke DPD. Ada kemudian nama lolos, politisi aktif masih di DPR, dua orang dari Komisi XI. Anggota BPK ini harusnya tidak ada conflict of interest," ujarnya.

Darmanto mencotohkan bagaimana peran BPK harusnya penting seperti dalam kasus PLN, kenapa risk management tidak ada. Itu bisa menjadi entitas terkait audit kinerja.

"Masih ada kelemahan UU BPK. Pengelolaan keuangan negara perlu dikawal dengan anggota BPK yang independen, profesional yang punya integritas. Jangan harap anggota BPK mampu mengawal keuangan negara dengan anggota masih banyak afiliasi politik, masih ada relasi politis," katanya.