Jakarta, gatra.net - Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (MPN PP) mendesak perusahaan perkebunan sawit di Provinsi Riau ikut menjaga ekosistem lahan gambut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016.

Sekjen MPN PP, Arif Rahman menilai kerusakan ekosistem lahan gambut di Riau, antara lain kebakaran, menyebabkan permasalahan sosial di tengah masyarakat yang berkepanjangan dengan kerugian triliunan rupiah.

“Jangan mengatasnamakan investasi, mengorbankan lingkungan dan ekosistem yang berdampak nyata kepada persoalan sosial," kata Arif di Sekretariat MPN PP di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (7/8).

Dalam keterangan tertulisnya, MPN PP melakukan kajian penyelewengan yang dilakukan perusahaan perkebunan sawit di Riau. Salah satunya dengan mengabaikan ekosistem lahan gambut.

Karena itu, sambung Arif, MPN PP meminta pemerintah bersikap tegas terhadap para pengusaha perkebunan sawit di Riau yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Hal itu dilakukan agar persoalan perkebunan sawit dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” pungkas Arif.