Jakarta, gatra.net – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Amiruddin Al Rahab meminta pemerintahan ke depan nantinya dapat menjadikan isu HAM sebagai bagian dari fokus kajian yang harus diperhatikan.

Hal itu disampaikan dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2019. Amiruddin menyampaikan, hingga saat ini pemerintah masih terkesan abai terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

"Kami ingin mengingatkan lebih awal pemeritahan ke depan, bahwa Indonesia harus mendapat perhatian persoalan HAM," ujarnya saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (7/8).

Saat ini, lanjut Amiruddin, pemerintah masih memfokuskan kebijakan terkait pembanguan infrastruktur dan investasi. Namun, dengan kebijakan itu, Amiruddin meminta agar dalam pelaksanaannya tetap sesuai dengan kaidah yang berlaku tanpa harus mengesampingkan HAM.

"Dalam melihat perubahan pemerintahan di Indonesia, terhadap perhatian HAM, Komnas berharap segenap upaya pemerintah baik dalam melakukan pembangunan dan upaya lain, HAM harus menjadi pokok utama untuk ditegakkan," jelasnya.

Amiruddin menyayangkan, dengan kebijakan pembangunan infrastruktur yang sedang digenjot ini, malah mengabaikan hak dari masyarakat. Pasalnya, laporan yang masuk ke Komnas HAM selama ini, konflik agraria menjadi salah satu yang terbanyak dilaporkan oleh masyarakat.

"Ini banyak terjadi terutama di proyek besar perkebunan dan pertambangan. Ini catatan kami dan perlu perhatian ke depan," terangnya.

Selain itu, Komnas juga masih melihat fenomena, di mana kelompok minoritas masih terus mendapatkan tekanan dari mayoritas. Amiruddin berharap, pemerintah dapat memberikan ruang kelompok minoritas ini setara dengan yang lain.

"Karena konstitusi kita tidak mengenal itu, selama dia warga negara maka haknya sama," terang Amiruddin.