Jakarta, gatra.net - Ijtimak Ulama IV menghasilkan keputusan untuk menolak pemerintahan terpilih, Jokowi-Ma'ruf. Alasannya, hasil pemilu dianggap penuh kecurangan. 

Menyimak pernyataan resmi Ijtimak Ulama IV ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menganggap pernyataan itu tak berdasarkan relevansi pengakuan kehidupan ketatanegaraan dan kebangsaan Indonesia. 

"Apa relevansi dan signifikansi pengakuan tersebut terhadap kehidupan ketatanegaraan dan kebangsaan kita? Sejauh batang tubuh bangsa menerima proses demokrasi yang sudah berlangsung, haruskah kita tersandera oleh pandangan arus pinggiran," katanya ketika dihubungi gatra.net, Selasa (6/8).

Selanjutnya, Hendrawan mengatakan, jangan sampai konsentrasi bangsa ini, terganggu oleh penolakan dari kelompok tertentu. Termasuk dengan alasan apa pun. Ia menegaskan, seharusnya masyarakat berpijak kepada ideologi pancasila. 

Meski demikian, ia masih berharap agar pemerintahan yang inklusif. Sebabnya, manajemen politik Indonesia harus tetap menjamin politik gotong royong. "Namun kita juga harus tegas terhadap siapa pun yang mengganggu modal sosial-eksistensial kita sebagai negara bangsa," katanya.