Jakarta, gatra.net - Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Fajar Nursahid mengungkapkan menurunnya kebebasan sipil di aspek kebebasan dari diskriminasi, dalam Indeks Demokrasi Indonesia 2018 ialah akibat masyarakat yang kurang toleran dalam menerima perbedaan pilihan politik.

"Ada ketidakdewasaan dalam kehidupan demokrasi, masyarakat belum toleran ketika berbeda pendapat, seolah beda pilihan politik itu hal yang tabu," ujar Fajar kepada gatra.net melalui sambungan telepon, Selasa (30/7).

Sementara menurut Fajar, ekspresi dari intoleransi dalam perbedaan pilihan politik ialah meningkatnya penggunaan ancaman atau kekerasan dalam penyampaian pendapat atau demonstrasi.

"Buruknya angka kebebasan dari diskriminasi karena masih tingginya aktivitas kekerasan ketika demonstrasi, demonstrasi itu baik bagi demokrasi, tapi berujung ke kekerasan merusak fasilitas umum atau memblokir jalan," kata Fajar.

Fajar mencontohkan angka Indeks Demokrasi di Provinsi DKI Jakarta yang terjun bebas pada tahun 2016 turun 14,47 poin ke level 70,85 dari 85,32, akibat antusiasme masyarakat yang kebablasan dalam menunjukkan ekspresi politik dalam Pilkada DKI Jakarta, sehingga antara pendukung kandidat tidak dapat menerima perbedaan.

"Ketika pilkada berlangsung di Jakarta sangat antusias tapi kebablasan, ekspresi politik itu menurunkan indeks," ujarnya.

Menurut Fajar, buruknya angka dalam aspek kebebasan sipil di Indeks Demokrasi 2018 menunjukkan masyarakat yang belum toleran dalam perbedaan, dan belum beradab dalam menyampaikan pendapat.

Ia berharap berbagai upaya dapat dilakukan berangkat dari Indeks Demokrasi 2018 terlebih dalam mengedukasi masyarakat agar lebih dewasa dalam berdemokrasi dan toelran menerima perbedaan pilihan politik.

"Masyarakat perlu melakukan evaluasi, sementara pemerintah dan stakeholder perlu banyak menelorkan program dari indeks ini kalau mau memperhatikannya secara detail," kata Fajar.