Jakarta, gatra.net - Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi mengingatkan sejarahnya TNI selalu ikut andil dalam membangun bangsa Indonesia. 

Apalagi setelah fraksi ABRI dalam pemerintahan ditiadakan, menurutnya ade, TNI saat ini hanya menjadi pelaksana kebijakan. 

Ade pun mengusulkan agar pemerintah merancang aturan agar TNI tetap terlibat dalam proses politik negara.

"TNI dan purnawirawan tidak boleh hilang kesempatan dalam pengambilan keputusan kenegaraan. Karena setelah tidak ada fraksi TNI, TNI hanya melaksanakan kebijakan saja," kata Ade di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Senin (29/7).

Ade mengatakan prajurit TNI saat ini tidak begitu diberi posisi dalam kebijakan pemerintahan. 

Ade memisalkan pada masa pemerintahan terdahulu TNI, ikut dilibatkan dalam penentuan kebijakan pertahanan nasional.

"Dulu ada dewan pertahanan nasional. Sekarang tidak pernah dibentuk. Para Purnawirawan perlu dibekali soal politik negara itu, tapi sampai saat ini kita tidak tahu politik negara itu seperti apa.

Menurut saya perlu dirumuskan garis besar politik negara itu seperti apa," katanya.

Adapun Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan politik negara untuk TNI adalah bagaimana Prajurit terus menjaga Indonesia utuh.

"Jadi politik negara itu bagaimana NKRI utuh selamanya. Akhirnya itulah politik negara," kata Menhan.