Semarang, gatra.net - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah telah memanggil seorang aparatur sipil negara (ASN) yang diduga terpapar paham khilafah untuk dimintai klarifikasi.

Kepala BKD Jawa Tengah (Jateng), Wisnu Zaroh, menyatakan bahwa ASN tersebut adalah bagian administrasi  organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng.

“Kami sudah memanggil ASN bersangkutan itu untuk mengklarifikasi keterlibatan khilafah,” katanya dihubungi wartawan di Semarang, Rabu (24/7).

Pemanggilan terhadap ASN ini menindaklanjuti pernyataan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang menyebutkan ada satu ASN di Pemprov Jateng diduga terpapar khilafah.

Menurut Ganjar, ASN tersebut me-like postingan organisasi terlarang dan khilafah di media sosial sehingga perlu perhatian karena jika dibiarkan akan melakukan perlawanan dengan dengan ideologi dan membangun wacana melalui media sosial.

“Dari hasil klarifikasi, ASN tersebut adalah bagian admin OPD di Pemprov Jateng membenarkan bahwa dirinya memberikan like terhadap postingan di media sosial tentang pemberangkatan haji karena terbawa emosi,” ujar Wisnu.

Orang yang membaca postingan ASN itu menduga yang bersangkutan telah mendukung paham khilafah. Postingan itu juga sampai ke Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Gubernur kemudian meminta kepada BKD Jateng untuk melakukan penyelidikan terhadap ASN guna mencari kebenaran terhadapat postingan-nya.

“ASN bersangkutan mengaku karena emosi ada komentar di media sosial tentang pemberangkatan haji kemudian memberikan like. Dia mengaku khilaf. Sudah kami tegur,” ujar Wisnu.

Menurut Wisnu, sampai sekarang BKD Jateng belum menemukan adanya ASN di lingkungan Pemprov Jateng yang telah terpapar paham khilafah atau radikalisme

Ia mendukung langkah Gubernur untuk membersihkan ASN dari paham radikal, sebagai bentuk kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

BKD akan melakukan langkah-langkah bila ada laporan atau ada indikasi ASN terpapar khilafah atau radikalisme dengan melakukan klarifikasi. “Hasil penyelidikan terhadap ASN ini nantinya akan kami laporkan ke Pak Gubernur,” ucapnya.

Ganjar Pranowo, sebelumnya telah meminta kepada ASN yang menjadi simpatisan  ataupun pendukung paham khilafah atau radikalisme agar mundur dengan cara baik-baik. “Sumpah janji menjadi ASN untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Ganjar.