
Palembang, gatra.net - Setelah kejadian masa orientasi sekolah (MOS) di SMA Taruna Indonesia di Palembang, dilaporkan menelan korban jiwa. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai sekolah tersebut perlu dievaluasi apalagi biaya yang dikeluarkan orang tua tidak sesuai dengan fasilitas yang diperoleh siswa.
Komisioner KPAI, Retno Listyarti mengatakanbiaya sekolah yang dikeluarkan orang tua juga memperoleh pendidikan di sekolah tersebut tergolong tinggi, tapi sayangnya fasilitas sekolah tidak cukup ideal dengan biaya yang dikeluarkan.
“Fasilitas yang disediakan pihak sekolah seperti tempat makan, kelas dan asrama kurang memadai untuk sekolah asrama. Sekolah ini cukup mahal, masuk saja bayar Rp22 juta dan SPP setiap bulan sebesar Rp1,5 juta dengan persemesternya Rp3 juta. Biaya setinggi itu, tidak sesuai dengan fasilitas, seperti kelas tanpa jendela, kamar kurang layak dan diisi oleh lebih dari kapasitas normal,” bebernya usai mengunjungi korban lainnya di RS Charitas Palembang, Rabu (17/7).
Sebelumnya, KPAI juga telah mengunjungi sekolah guna mendapatkan informasi lainnya tentang sekolah, misalnya dengan pendidikan semi militer, maka ditelisik jumlah lulusan yang dapat diterima dalam pendidikan akademi militer TNI atau Polri. Ternyata, sambung Retno, jumlah lulusan yang diterima di akademi militer sangat minim. “Tahun 2018 lalu saja, hanya ada beberapa yang masuk polisi tapi secaba. Kita dorong evaluasi total sekolah ini, audit keungannya, evaluasi proses pembelajarannya, sarana prasarana dan lain-lain. Apalagi, siswanya dari berbagai kabupaten lain, dan provinsi lain,” tegas dia.
Diketahui pula, izin sekolah yang akan habis pada akhir Oktober mendatan dan kesempatan ini menjadi momentum pemerintah melakukan evaluasi sekolah. “Kita tunggu hasil audit dulu ya, apakah keberadaan sekolah berbasis militer masih dibutuhkan atau tidak,” pungkasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Widodo mengungkapkan keberadaaan SMA Taruna Indonesia Palembang hadir guna menjawab kebutuhan pendidikan semi militer masyarakat namun akan dilakukan evaluasi terkait kurikulum semi militer tersebut. “Sekolah ini semi militer, kalau tidak sesuai dengan tentu akan kita evaluasi,” ucapnya.
Reporter: Karerek