Jakarta, gatra.net - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Mayjen. (Purn) Pol. Sidarto Danusubroto menilai praktik demokrasi di Indonesia masih rawan digoreng dengan SARA dan itu tidak sehat bagi masyarakat. Kondisi sosial masyarakat yang masih berkembang dengan pendapatan yang masih rendah, memudahkan isu SARA gampang digulirkan ke masyarakat.

"Itu rawan digoreng soal SARA. Ini worry saya. Digoreng soal agama, soal golongan, yang kayak di Malaysia (seperti itu) itu tidak boleh. Tapi ini kita digoreng begitu rupa, sampai sebelah sana (tuduhan) kafir, sesat. Ini yang tidak sehat," kata Sidarto di Grandkemang, Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (17/7).

Sidarto menilai isu semacam itu sebenarnya bisa dicegah dengan membudayakan Pancasila, yang diantaranya ada empat pilar penting untuk dapat disosialisasikan. Keempat pilar itu adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Eka, NKRI dan UUD 1945.

"Kita sadari bahwa Pancasila itu adalah dasar negara, ideologi negara, way of life bangsa, sumber hukum tertinggi. Jadi kita harus, Pancasila harus kita jadikan panduan hidup bernegara kita," katanya.

Sudarto berpendapat bahwa sebaiknya hanya Pancasila saja ideologi yang ada di Indonesia, karena ideologi lain dikhawatirkan menimbulkan konflik.

"Jangan ada ideologi lain di negara ini. Kalau ada yang lain nanti akan menimbulkan perpecahan," tutur Sidarto.