_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Gunungkidul, gatra.net - Sejumlah SMPN di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, kekurangan murid dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kali ini. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) menengarai salah satu sebabnya karena program Keluarga Berencana (KB) berhasil.
Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Gunungkidul Kisworo mengatakan, saat ini jumlah anak lulus sekolah tingkat SD dan MI ada 9.580 anak. Adapun daya tampung SMP dan pendidikan sederajat 13.109 anak.
Dengan selisih, pendidikan tingkat SMP sederajat belum terisi 3.529 kursi. "Penyebabnya kemungkinan karena program KB berhasil. Jadi PPDB saat ini tidak ada penambahan kursi," kata Kisworo kepada gatra.net, Senin (8/7).
Menurutnya, fenomena kekurangan murid di SMP ini terjadi sejak PPDB 2018. Sekolah-sekolah yang mengalaminya paling banyak berada di daerah pinggiran Gunungkidul. "Kalau sekolah-sekolah di kota sih sudah penuh," ucapnya.
Beberapa sekolah negeri yang kekurangan murid antara lain SMPN 2 Patuk, SMPN 3 Patuk, SMPN 4 Patuk, SMPN 1 Tanjungsari, dan SMPN 3 Semin. Ada pula SMPN 2 Tepus, SMPN 3 Nglipar, SMPN 4 Nglipar, SMPN 2 Rongkop.
"Pokoknya rata-rata yang pinggiran. Kalau (berapa) kurangnya bervariasi. Belum kami lakukan rekap data," ucapnya.
PPDB SMPN online di Kabupaten Gunungkidul berlangsung pada 1 sampai 4 Juli, sedangkan SMP swasta selama 1 sampai 5 Juli. Karena kondisi ini, pihaknya pun meminta sekolah yang kekurangan murid untuk memperpanjang masa pendaftaran. "Pendaftaran bisa secara offline," katanya.
Kepala Disdikpora Kabupaten Gunungkidul Bahron Rasyid menambahkan, perpanjangan pendaftaran secara offline bisa dilakukan hingga 10 Juli atau sebelum masa belajar mengajar di tahun ajaran baru aktif.
"Sekolah negeri pun masih banyak yang kekurangan siswa. Sehingga kami beri waktu sekolah yang belum memenuhi kuota, secara offline masih bisa menerima yang akan bersekolah," katanya.
Imbauan perpanjangan pendaftaran ini agar hak pelayanan pendidikan untuk anak-anak bisa dipenuhi. "Pemerintah wajib menjamin semua siswa lulusan SD harus bisa sekolah," katanya.
Bahron mengatakan, secara keseluruhan pelaksanaan PPDB online tak ada masalah, baik sisi teknis, sistem, maupun perangkatnya. "Sistem online sudah sejak tahun lalu digelar dan tidak ada masalah," pungkasnya.
