Jakarta, gatra.net – Presiden Jokowi meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengkaji ulang sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Mengingat peraturan tersebut mendapat protes dari orang tua murid yang menggelar aksi di Surabaya, Jawa Timur pada Kamis (20/6).

Namun Muhadjir berdalih sistem belum sempurna. Ia tidak akan mencabut peraturan tersebut karena terdapat beberapa hal positif. Mendikbud berujar justru dengan adanya zonasi ini, akan mengurangi tindakan kolusi dan nepotisme.

“Kebanyakan berita yang masuk cuma gosip saja. Lagi pula sekarang kita juga sudah menggandeng KPK dan Cyber Pungli dan banyak yang langsung turun ke lapangan. Saya berharap ini bisa memperkecil peluang kecurangan itu,” ujar Muhadjir di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senayan, Jakarta, Jumat (21/6).

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan anak berprestasi bukan karena pilihan sekolahnya tetapi berasal dari kemampuan anak itu sendiri. Sehingga anak berprestasi tidak hanya dari sekolah unggulan saja.

“Jika zonasi ini terbukti dan berhasil. Berarti memang pemerataan berkualitas yang baik akan memperlihatkan bentuknya. Tapi saya enggak bisa janji memang. Balik lagi, apalah arti Kemendikbud dengan kekuatan dan anggaran yang terbatas. Yang ditopang oleh kekuatan lain seperti pemerintah dan juga tentu saja dari masyarakat itu sendiri,” lanjut Muhadjir.

Menurutnya, dengan adanya zonasi ini, Kemendikbud setidaknya menanamkan kejujuran sejak dini bagi anak bangsa. Ia mengimbau masyarakat agar mengubah cara pandangnya. Sekolah favorit tidak bertahan lama karena tidak ada lagi sekolah buangan atau sekolah favorit.

“Percaya lah, siapapun yang melakukan kecurangan, nanti cepat atau lambat akan terkuak dan terbongkar. Saya ingatkan, jangan main-main dengan kebijakan zonasi ini. Jangan curang. Karena kasihan anak-anak. Nanti kalau anaknya masuk di sekolah tapi masuknya dengan cara curang, akan dibully dan diledek seumur hidup karena dia masuk ke situ bukan karena prestasi,” ucap Muhadjir.