Jakarta, gatra.net - Pada 2020, pemerintah mengusung tema kerja "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas". Dalam rangka mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali diminta untuk menjalankan program prioritas nasional.

"Prioritasnya infrastruktur dan pemerataan wilayah. Pertama-tama tentu fasilitas daerah tertinggal, subsidi layanan perintis. Beberapa diantaranya melalui kereta api, jalur udara, jembatan, dan dukungan tol laut. Kedua, pembangunan pengembangan dan prasarana transportasi daerah 3T (terdepan, tertinggal, terluar). Antara lain berupa pengadaan kapal Roro, pembangunan pelabuhan Sobaham, dan beberapa pelabuhan-pelabuhan yang lain," kata Menhub Budi Karya Sumadi di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (12/6).

Dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI tersebut, ia menyampaikan secara garis besar pokok-pokok RAPBN 2020, RKP, dan juga Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2020.  

Baca Juga: Menhub Harap Transportasi Umum Lebih Diminati Masyarakat

Pagu indikatif Kemenhub paling banyak dianggarkan untuk Ditjen Perkeretaapian, yakni Rp12,6 triliun. Disusul Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp10,8 triliun, Ditjen Perhubungan Darat (Rp7,9 triliun), dan Ditjen Perhubungan Darat (Rp4,7 triliun). Sementara untuk Sekjen dianggarkan Rp699 miliar dan Irjen sebesar Rp114 miliar. Litbang sebanyak Rp206 miliar, Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP) sejumlah Rp3,9 triliun, dan BP Transportasi Jabodetabek sebanyak Rp600 miliar.

Pada tahun mendatang, Kemenhub menyorot program baru serta proyek Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Antara lain: Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan & Sertifikasi Kendaraan Bermotor di Bekasi, Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Pulau Sumatera dan Jawa, pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Tengah,  dan sebagainya.

Bicara soal pembangunan prioritas nasional maka nilai tambah sektor riil dan industrialisasi, kesempatan kerja dengan program percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja, juga menjadi pembahasan yang menjadi sektor penting penunjang terlaksananya RKP 2020. Termasuk didalamnya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali; BP2TD Mempawah, Kalimantan Barat; Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan.Penyeberangan (Poltek SDP) Palembang, Sumatera Selatan; juga Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal, Jawa Tengah.

Baca Juga: Penyeberangan Kapal Danau Toba Berjalan Lancar

"Dalam penyusunan RKA 2020 Kementerian Perhubungan berusaha meningkatkan kinerja dengan merencanakan program kegiatan baru yang tidak dilakukan secara rutin. Sebelumnya kegiatan difokuskan antara lain subsidi angkutan perkotaan, skema pembelian layanan by the service, pembangunan kapal patroli, pembangunan taman edukatif, dan revitalisasi fungsi Terminal Tipe A di pantura Jawa," beber Budi.

Selain pembangunan, dia memastikan ada juga pelaksanaan diklat pendidikan vokasi pendidikan darat, laut, udara, kereta api, serta diklat pemberdayaan masyarakat.