Jakarta, gatra.net - Lemahnya sistem tanggap bencana, seperti penanganan dan penyampaian informasi membuat Jepang memberikan perhatian lebih kepada Indonesia. Berangkat dari hal itu, pemerinatah Jepang, melalui Kedutaan Besarnya yang ada di Indonesia memberikan bantuan hibah kepada Indonesia.

Bantuan itu terdiri dari proyek rekonstruksi Jembatan Palu di Sulawesi Tengah, bantuan alat berat konstruksi dan juga penguatan sistem informasi penanggulangan sistem bencana. Ini juga sebagai respons pemerintah Jepang terhadap gempa yang terjadi di Sulawesi Tengah, September tahun lalu.

“Tadi pagi Mr. Masafumi Ishii dan Mr. Desra Percaya telah bertemu di Kementerian Luar Negeri untuk menandatangani pertukaran nota bantuan hibah senilai maksimum JPY 5,089 miliar,” kata Tadayuki Miyashita, Minister Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, saat ditemui di Kedutaan Jepang, Jakarta, Jumat (24/5).

Mengenai bantuan pembangunan Jembatan Palu, pemerintah Jepang akan membantu untuk membangun ulang jembatan itu, setelah sebelumnya roboh karena gempa. Tidak hanya itu, perbaikan jalan-jalan di sekitar area gempa juga menjadi fokus mereka. Untuk proyek itu saja, sedikitnya JPY 2,5 miliar atau setara dengan Rp329,075 miliar.

Untuk bantuan alat berat kontruksi, pemerintah Jepang telah menganggarkan dana sebesar JPY 600 juta atau Rp78,996 miliar. Hingga saat ini, pemerintah Jepang telah memberikan daftar berupa alat berat-alat berat buatan Jepang, yang saat ini sedang dipilih oleh pemerintah Indonesia. Untuk kemudian diajukan kembali kepada Jepang. Rencananya, daftar itu akan selesai dipilih pada Desember tahun ini.

“Kami belum dapat memastikan berapa jumlah alat beratnya dan alat berat apa saja yang diminta oleh Indonesia. Mungkin Desember nanti daftarnya baru ada,” ujar Miyashita.

Sementara itu, bantuan untuk penguat sistem informasi penanggulangan bencana atau CIA, ditujukan agar masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai bencana yang akan terjadi dengan cepat dan akurat.

Tidak seperti informasi yang selama ini diberikan oleh BMKG maupun BNPB, yang dapat dikatakan masih simpang siur, nantinya yang akan memimpin pemberian info terkait bencana yang akan terjadi ialah Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) secara serentak.

“Di Indonesia, bencana sering terjadi, sementara komunikasi masih lambat. Untuk mengurangi dampaknya bagi masyarakat, sistem ini sangat penting karena dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat, secara serentak,” kata Mr. Kaneko dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.

Mengenai pendanaannya, proyek ini telah dianggarkan dana sebesar JPY 1,989 atau sekitar Rp249,834 miliar.