Jakarta, gatra.net – Pemilihan Umum 2019 pada April lalu menyisakan peristiwa tragis bagi bangsa Indonesia. Betapa tidak, sebanyak 608 petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang terdiri dari: 486 petugas Ad-Hoc, 97 petugas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan 25 anggota polisi meninggal dunia.

Oleh karena itu, Ombudsman, sebagai lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, mendesak agar pemerintah segera meminta maaf pada keluarga para petugas KPPS itu.

“Secara keseluruhan, negara perlu meminta maaf karena melakukan maladministrasi yang menjadikan jatuhnya korban petugas pemilu,” kata Adrianus Meliala, salah satu anggota Ombudsman, saat ditemui di kantor Ombudsman, di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (23/5).

Lebih lanjut, Adrianus menjelaskan, maladministrasi itu dilakukan karena KPU dan Bawaslu lebih fokus kepada masyarakat pemilih. Tidak hanya itu, kedua penyelenggara pemilu itu juga mengesampingkan kesehatan dan keselamatan kerja para petugas KPPS.

Setelah korban berjatuhan, KPU, Bawaslu dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak serta merta segera turun tangan. Respon yang dapat dikatakan lambat dari ketiga lembaga pemerintahan itu, semakin membuat banyak korban berjatuhan.

“Yang salah adalah karena sebelumnya tidak dilakukan pengecekan kesehatan secara menyeluruh. Calon petugas KPPS hanya disyaratkan untuk membawa surat keterangan sehat dari dokter atau Puskesmas saja. Selanjutnya, tidak ada pemeriksaan dari Kemenkes,” tambah Adrianus.

Meninggalnya para petugas KPPS itu diindikasikan karena kelelahan. Tekanan kerja tinggi dan waktu istrahat yang sangat singkat, bahkan hampir tidak ada, serta asupan makanan dan minuman yang kurang, menjadikan para petugas itu mengalami stres dan kematianlah yang menjadi ujungnya.

Meski begitu, Kemenkes mengatakan, kelelahan bukanlah satu-satunya penyebab kematian mereka. Faktor penyakit bawaan merekalah, seperti jantung, gula dan darah tinggi, yang menjadi penyebab utama kematian para petugas.