Solo, gatra.net – Tiap tahun Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan sosial dari dana pengelolaan haji. Tahun ini BPKH menggelontorkan Rp177 miliar untuk berbagai kegiatan sosial dan keumatan.

Ketua BPKH Anggito Abimanyu menjelaskan, dana pengelolaan haji digunakan untuk kemaslahatan umat.  ”Biasanya untuk bantuan kesehatan, sarana dan prasarana masjid, hingga kegiatan sosial keagamaan. Kami juga membangun beberapa hunian di Palu,” ucap Anggito saat meresmikan 'Klinik Umat', di Sukoharjo  Sabtu (18/5).

Klinik ini hasil kerjasama BPKH dengan 'Solo Peduli' dan berada di Jalan Songgo Bumi, RT 03 RW 03, Desa Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Anggito mengatakan, saat ini jumlah saldo dana pengelolaan haji BPKH Rp115 triliun. Dana tersebut dikelola melalui perbankan syariah dan diinvestasikan sesuai prinsip syariah.

”Dari jumlah tersebut kami targetkan nilai manfaatnya Rp7,2 triliun. Setiap tahun kurang lebih ada penambahan netto sebesar Rp 10 triliun dari tahun-tahun sebelumnya. Makanya kami alokasikan dananya untuk kemaslahatan umat,” jelasnya.

Selain di Sukoharjo, klinik kesehatan ini juga dibangun di beberapa kota. Antara lain Yogyakarta, Magelang, Wonosobo, Purwokerto, Banyumas, Kebumen, dan Jakarta, serta beberapa klinik di Sumatra. Sistemnya, BPKH menyeleksi proposal pengajuan dana.

”Kami tidak langsung begitu saja membangun, namun biasanya ada proposal pengajuan yang ditujukan ke kami dan kami seleksi,” ucapnya.

Dalam seleksi, BPKH mengevaluasi proposal dan melihat lokasi yang layak untuk klinik.  ”Kriteria proposalnya tetap kami lihat,” ucapnya.