Bandarlampung, gatra.net - Berdasarkan penilaian Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, realisasi rencana aksi pencegahan korupsi pada Pemerintah provinsi Lampung mencapai 92 persen.

Kakorwil 3 Karsupgah KPK Brigjen Setyo Budi dalam acara Rapat Koordinasi Rencana Aksi (Renaksi) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Lampung, menyampaikan provinsi Lampung masuk ranking 5 besar dari penilaian KPK.

“Provinsi Lampung dapat dikatakan masuk dalam peringkat 5 besar, ini prestasi yang harus ditingkatkan, jangan sampai turun untuk tahun 2019,” ungkap Setyo Budi di Gerung Semergow Pemkot Bandar Lampung, Jumat,(17/5).

Menurut penilaian KPK secara keseluruhan, Provinsi Lampung menempati posisi ke -4 dari 34 Provinsi, dengan nilai 72 persen dari delapan aspek intervensi pencegahan yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2018.

"Saya yakin Provinsi Lampung akan menjadi provinsi yang good dan clean government, jika nilai realisasi rencana aksi dapat ditingkatkan bahkan mencapai 100 persen ” ujarnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Gubernur Lampung Ridho Ficardo menyampaikan, Pemprov Lampung menyambut baik kerja KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, Ia mengapresiasi KPK atas dukungannya kepada Provinsi Lampung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas dari korupsi.

"Saya berterima kasih kepada pimpinan KPK RI yang mengirimkan tim dan memberikan penyuluhan terkait dengan pencegahan potensi korupsi," ujar Ridho

Gubernur yang akan habis masa jabatanya ini juga berpesan dan berharap agar jajaran pemerintahan di Provinsi Lampung terus mempertahankan prestasi penilaian renaksi dari KPK yang telah mencapai 92 persen. "Langkah yang kita lakukan sudah berjalan diarah yang benar, dan tetap dipertahankan bahkan lebih untuk di tingkatkan, " katanya.

Ridho mengharapkan supaya semua kabupaten/kota juga memiliki nilai yang tinggi, karena hal tersebut merupakan indikator dari keseriusan dan semangat terhadap pencegahan korupsi. "Kedepan supaya anggaran lebih tepat sasaran dan tidak ada lagi permasalahan terkait korupsi, seperti OTT di Provinsi Lampung karena pemerintahannya sudah semakin baik, " tutupnya.

Reporter: Karvarino

Editor: Bernadetta Febriana