Executive Director of Asosiasi Blockchain Indonesia, Muhammad Deivito Dunggio menyarankan agar pada Pemilu 2024 memanfaatkan teknologi blockchain. Dengan begitu, regulator Pemilu bisa menghemat waktu dan memitigasi kecurangan.

"Atau paling tidak isu-isu tentang kecurangan. Karena data terbuka dan orang bisa melihat secara riil time," katanya kepada gatra.net, Jumat (10/5).

Selanjutnya, kata dia, nantinya jika Pemilu memanfaatkan teknologi blockchain, data base-nya akan terbuka pada publik. Sehingga keamanannya semakin bertambah. "Hanya saja mungkin butuh waktu untuk infrastruktur-nya," ujarnya.

Meski demikian, ia mengisyaratkan pada 2024 bisa digunakan karena ada jangka waktu yang panjang. Sebabnya, ia mengaku sedang "membujuk" regulator agar pemilu 2024 bisa memanfaatkan teknologi ini. 

Lebih lanjut, ia menyatakan, negara kecil di Eropa, yakni Estonia telah memanfaatkan teknologi blockchain untuk voting. Malahan, negara itu sudah berhasil menggunakannya untuk data kependudukan. 

Sehingga, perpindahan penduduk, kematian atau pun kelahiran tercatat secara real time di Estonia. "Jadi tidak perlu ada badan-badan yang mengatur data kepemilikan. Karena mudah hanya dengan satu smartphone," katanya lagi.