Jakarta, gatra.net – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) merespon pernyataan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam percepatan penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Jangan sampai hal itu sekedar jadi wacana tanpa aksi nyata di lapangan.

“Kami apresiasi pernyataan Jokowi itu, dan pernyataan ini memang penting untuk ditindaklanjuti. Tapi jangan sekadar jadi wacana," tegas Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi, Boy Evan Sembiring, Senin, (6/5). 

Boy menambahkan, pemerintah juga wajib turun tangan dalam penyelesaian konflik agraria. Salah satu usulan yang ditawarkan Walhi dalam mendukung misi tersebut yakni membentuk lembaga di bawah komando langsung presiden. 

Selain itu, evaluasi perizinan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus agraria juga harus dilakukan. Jokowi, lanjut Boy, harus memimpin langsung agenda tersebut. 

Pada Jumat, (3/5) lalu, saat memimpin Rapat Terbatas, 'Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan,' Jokowi mengharuskan agar pemerintah tegas dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada rakyat terkait konflik agraria. 

Bahkan Jokowi bisa mencabut hak konsesi perusahaan swasta atau BUMN apabila mempersulit upaya percepatan pemulihan hak rakyat dalam konflik agraria.