Jakarta, gatra.net - Gaung tentang konflik agraria sejak lama telah terdengar. Meski rezim terus berganti, kebijakan-kebijakan agraria terus dijalankan dan lembaga-lembaga penyelesaian konflik agraria bermunculan. Konflik ini tetap dinilai menjadi permasalahan penting di Indonesia.

Adalah Komite Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria atau bisa disebut KNUPKA. Sebuah lembaga penyenyelesaian konflik agraria, yang diusulkan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil dengan kepedulian terhadap permasalahan-permasalahan agraria di Indonesia bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Bersifat ad hoc, KNUPKA diusulkan dibentuk karena pemerintah dirasa belum tuntas dalam menyelesaikan konflik-konflik agraria yang telah menahun.

Baca Juga: Penyelesaian Konflik Pertanahan Disesuaikan Kepastian Hukum

“Konflik agraria begitu masif angkanya, dan yang dikorbankan di sini adalah rakyat. Dari rezim ke rezim tidak dapat diselesaikan. Sebab, hampir sebagian rezim pemerintahan menyelesaikan permasalahan ini case by case,” kata Desk Politik WALHI, Khalisah Khalid di Jakarta, Senin (6/5).

Meski dirasa penting, namun nyatanya pemerintah dari setiap rezim terus menolak usulan dari para aktivis lingkungan. Alasan yang disampaikan pemerintah yakni ada bagian tersendiri dalam tiap kementerian yang menangani konflik-konflik agraria.

April lalu, Pemilu baru saja digelar, para aktivis lingkungan pun masih terus berharap akan ada solusi nyata. Terlebih lagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap cukup konsern dengan isu-isu terkait konflik agraria.

Baca Juga: Menteri ATR: Lahan Ibu Kota Baru Tidak Ada Masalah

“Dengan pemerintahannya yang tinggal enam bulan ini, kami berharap Jokowi dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk menangani kasus agraria ini. Enam bulan adalah waktu yang cukup untuk memperbaiki kasus agraria,” sebut Manager Kajian Kebijakan WALHI, Boy Even Sembiring.

Tidak hanya Boy, Khalisah juga mengungkapkan harapannya kepada presiden yang akan terpilih berikutnya. Agar nantinya, pemerintah dapat membentuk sebuah lembaga penanganan konflik agraria. Kali ini tidak di bawah kementerian, melainkan langsung di bawah pengawasan presiden. Tidak harus bernama KNUPKA, boleh saja dengan nama lainnya.